HOLOPIS.COM, JAKARTA – Keputusan politikus PDIP sekaligus Bupati Malang M Sanusi melantik putra kandungnya Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah jadi sorotan publik. Pelantikan itu memunculkan tudingan nepotisme.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan setiap individu memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik. Menurut dia, hak sama itu selama memenuhi syarat dan melalui mekanisme yang berlaku.
“Siapapun punya hak yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan, sepanjang memenuhi segala prasyarat administrasi dan syarat-syarat kecakapan teknis, mental dan pengetahuan serta melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku,” kata Deddy kepada awak media dikutip pada Jumat (17/4/2026).
Meski demikian, Deddy tidak menutup mata terhadap persepsi publik. Ia mengakui bahwa hubungan keluarga dalam jabatan publik kerap menimbulkan kecurigaan, terutama jika dianggap melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
Deddy bilang yang tidak boleh itu jika jabatan itu didapatkan karena hubungan kekerabatan. Pun, memanfaat kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan.
“Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme, untuk itu mungkin perlu dipertanggung jawabkan dan diaudit secara benar,” jelas Anggota DPR RI itu.
Dijelaskan dia, selama seluruh proses sudah sesuai aturan, maka tak adil jika hak seseorang dihambat hanya karena latar belakang keluarga. Tapi, ia menekankan transparansi harus tetap jadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Tetapi jika semuanya sudah sesuai norma dan aturan, tidak adil menghalangi hak seseorang yang sudah didapat sesuai mekanisme yang ada. Jadi silakan saja diperiksa oleh yang berwenang seperti BKN atau KemenpanRB,” tutur Deddy.
Adapun pelantikan Ahmad Dzulfikar merupakan bagian dari reshuffle besar yang dilakukan Pemkab Malang. Sebanyak 447 pejabat dilantik dalam satu rangkaian acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4).
Selain Ahmad Dzulfikar, sejumlah pejabat lain juga dilantik untuk mengisi posisi strategis. Di antaranya Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP; Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lalu, Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Saat pelantikan, Sanusi menyampaikan proses yang dilakukan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia mengingatkan pentingnya integritas bagi para pejabat yang baru dilantik.
“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sanusi.
