HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Asia Timur kembali meningkat setelah Korea Utara melontarkan kecaman keras terhadap Jepang. Pemicu utamanya karena Tokyo yang secara terbuka menolak program nuklir Pyongyang dalam laporan diplomatik terbarunya.
Alih-alih meredam konflik, langkah Jepang justru memicu reaksi keras dari Korut. Pyongyang menilai tindakan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka.
Polemik ini bermula dari dokumen tahunan milik Ministry of Foreign Affairs of Japan yang dikenal sebagai ‘Diplomatic Bluebook’. Dalam laporan itu, Jepang kembali menegaskan penolakannya terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara.
Tak butuh waktu lama, Pyongyang langsung merespons melalui pernyataan resmi yang disiarkan Korean Central News Agency.
“Provokasi serius yang melanggar hak kedaulatan, kepentingan keamanan, dan hak pembangunan negara suci kami,” demikian pernyataan Korut dikutip dari Channel News Asia, pada Kamis, (16/4/2026).
Demikian isi kecaman keras dari pejabat Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya.
Bagi Korut, program nuklir bukan sekadar strategi militer. Tapi, melainkan simbol pertahanan negara yang tidak bisa diganggu gugat.
“Langkah-langkah Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya termasuk dalam hak untuk membela diri,” lanjut omongan pejabat itu.
Jepang Tak Rasional
Bahkan, Pyongyang menyindir laporan Jepang sebagai sesuatu yang tidak rasional. Laporan Buku biru itu disindir Korut dibuat dengan logika dan absurditas ala gangster konvensional.
Pernyataan ini pertegas posisi Korut yang bersikeras tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklirnya. Pyongyang menegaskan kebijakan nuklir tidak dapat diubah.
Hubungan antara Korut dan Jepang memang telah lama berada dalam kondisi tegang. Kedua negara bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik formal hingga saat ini.
Salah satu akar konflik adalah sejarah penjajahan Jepang di Semenanjung Korea yang berakhir pada Perang Dunia II. Isu ini terus menjadi sumber ketidakpercayaan yang belum terselesaikan hingga sekarang.
Dalam laporan yang sama, Jepang juga menyinggung dugaan keterlibatan Korut dalam konflik global.
Tokyo menyatakan kekhawatiran bahwa Pyongyang mengirim pasukan dan amunisi untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Tak hanya itu, Jepang juga mengubah sikap diplomatiknya terhadap China. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Tokyo menurunkan status Beijing dari “mitra terpenting” menjadi sekadar “tetangga penting”.
Perubahan ini menandai memburuknya hubungan kedua negara. Hal itu terutama setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberi sinyal kemungkinan intervensi militer jika terjadi konflik di Taiwan.
China sendiri memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.
Pernyataan keras dari Korut menunjukkan bahwa konflik di Asia Timur tak hanya berkutat pada isu nuklir. Tapi, juga melibatkan dinamika kekuatan besar di kawasan.
Saat Jepang meningkatkan tekanan diplomatik, Korut justru semakin memperkuat sikap defensifnya. Sementara itu, China dan Rusia turut menjadi variabel yang memperumit situasi.
