HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana “war tiket haji” yang sempat memicu kegelisahan publik kembali direspons pemerintah. Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf memastikan bahwa skema tersebut masih sebatas ide dan tidak akan menghapus antrean jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun.
Pernyataan ini disampaikan Gus Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat.
Dia menekankan bahwa calon jemaah yang telah mengantre lama tidak perlu khawatir kehilangan hak keberangkatan.
“Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada,” kata Irfan, Selasa, (14/4/2026).
Penegasan ini menjadi penting di tengah kekhawatiran bahwa sistem baru bisa merugikan jemaah yang telah menunggu hingga belasan tahun.
Menurut Irfan, istilah war tiket haji sebenarnya hanyalah salah satu ide awal untuk mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia.
“Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini,” tutur Irfan.
Namun, ia menegaskan bahwa konsep tersebut belum matang dan masih membutuhkan kajian mendalam sebelum bisa diterapkan.
Pemerintah menyadari bahwa perubahan skema haji bukan perkara sederhana. Irfan menyebut banyak pihak yang harus dilibatkan dalam pembahasan, mulai dari DPR hingga pelaku industri haji.
“Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang,” lanjut politikus Partai Gerindra itu.
Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait sistem haji akan melalui proses panjang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Wacana ini sendiri menuai kritik dari sejumlah anggota legislatif, khususnya di komisi agama dan sosial. Namun, pemerintah tetap membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik.
“Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya,” jelas Irfan.
Pernyataan Irfan mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin akan mengubah konsep maupun istilah agar lebih dapat diterima publik.
Terlepas dari berbagai opsi yang tengah dikaji, Irfan kembali menegaskan bahwa antrean jemaah yang sudah ada tidak akan dihapus.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir,” katanya.
Selain skema internal, pemerintah juga sempat menjajaki opsi penggunaan kuota haji negara tetangga sebagai solusi alternatif.
Namun, menurut Irfan, pendekatan ini belum mendapat respons positif dari pemerintah Arab Saudi.
“Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ujarnya.
