HOLOPIS.COM, JAKARTA – Krisis energi global akibat konflik Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis sosial nyata di Filipina. Kelangkaan bahan bakar tidak hanya berdampak pada harga, tapi juga melumpuhkan transportasi publik hingga memaksa warga berjalan kaki massal ke tempat kerja.
Situasi ini dipicu oleh terganggunya jalur distribusi energi global, terutama setelah Selat Hormuz terdampak konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran.
Dari berbagai laporan dan rekaman yang beredar yang di media sosial, kondisi di Filipina menunjukkan tekanan yang semakin nyata.
“Rakyat Filipina kesulitan BBM sehingga mereka mesti jalan kaki massal ke tempat kerja lantaran tak ada transportasi yang beroperasi,” tulis salah satu akun X, dikutip pada Jumat, (27/3/2026).
Pun, akun @PhilstarNews melaporkan banyak penumpang yang memadati jalan utama di Commonwealth Avenue, Quezon City. Banyak warga yang berjalan kaki menuju atau pulang dari tempat kerja. Quezon City merupakan salah satu kota di Filipina dengan jumlah penduduk terpadat.
“Para penumpang berdesakan di Commonwealth Avenue di Quezon City pada hari Rabu sambil menunggu transportasi umum yang tersedia,” tulis akun @PhilstarNews.
Mogok Transportasi
Kondisi semakin memburuk setelah sejumlah kelompok transportasi mengumumkan aksi mogok sebagai bentuk protes. Mereka mogok karena harga bahan bakar yang melonjak.
Kenaikan harga BBM membuat banyak pengemudi tidak mampu menutupi biaya operasional, sehingga memilih berhenti beroperasi.
“Mereka akan mengadakan mogok transportasi minggu ini untuk memprotes dugaan kelalaian pemerintah dalam menanggapi harga bahan bakar yang sangat tinggi,” tulis akun @PhilstarNews.
Menghadapi situasi ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sudah mengambil langkah drastis. Marcos Jr. sudah mengumumkan keadaan darurat energi nasional untuk menanggapi dampak perang di Timur Tengah, yang menurut pemerintahannya menimbulkan bahaya nyata kekurangan pasokan energi yang sangat rendah.
Status darurat ini direncanakan berlangsung selama satu tahun dan akan difokuskan pada pengamanan distribusi kebutuhan vital.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah akan memastikan distribusi berbagai kebutuhan penting tetap berjalan.
Marcos juga menjawalkan memimpin komite darurat untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar ke depan. “Distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya secara teratur,” kata Marcos dikutip dari AP News.
Selain itu, langkah cepat pemerintah juga disiapkan untuk mencegah krisis semakin parah. “Pihak berwenang diperintahkan untuk mengambil tindakan terhadap penimbunan, pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi,” kata Marcos.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan kepada kelompok paling terdampak. “Pemerintah telah mulai memberikan 5.000 peso ($83) kepada sejumlah besar pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum lainnya,” ujar Marcos.
Selain itu, transportasi gratis juga mulai diberikan di beberapa wilayah. “Perjalanan bus gratis juga telah diberikan kepada siswa dan pekerja di kota-kota tertentu.”
Namun, langkah ini dinilai belum cukup meredam tekanan di lapangan. Krisis ini juga berdampak pada jutaan warga Filipina di luar negeri.
“Sekitar 2,4 juta warga Filipina tinggal dan bekerja di Timur Tengah, termasuk sekitar 31.000 di Israel dan 800 di Iran,” demikian laporan AP News.
Pemerintah pun bersiap menghadapi skenario evakuasi jika konflik semakin memburuk. “Departemen Pekerja Migran diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan penyelamatan dan evakuasi warga Filipina di Timur Tengah.”
