HOLOPIS.COM, JAKARTA – Media sosial, khususnya platform X (dulunya Twitter) baru-baru ini diramaikan oleh keluhan pengguna Commuter Line (KRL) mengenai fenomena penumpang yang menerapkan strategi mundur demi mendapatkan tempat duduk.
Dalam kasus ini, banyak penumpang yang naik dari stasiun Cilebut lalu menunggu di gerbong saat kereta tiba di stasiun akhir Bogor, diduga untuk mendapat tempat duduk pada perjalanan berikutnya.
Aksi “ngetem” atau tidak turun di stasiun akhir ini memicu perdebatan panas mengenai etika bertransportasi umum dan ketegasan aturan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Adapun keluhan ini bermula dari unggahan akun @vfkxkak yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan kursi meskipun sudah menunggu di Stasiun Bogor, yang merupakan stasiun awal keberangkatan.
“Dari jalur 2 kereta baru keluar Depo gak dapet kursi, lari ke jalur 6 yang baru dateng gak dapat kursi juga. Buset harus jam berapa dah biar dapet duduk, padahal dari stasiun awal Bogor. Kenapa orang-orang yang naik dari stasiun Cilebut pada ke Bogor dulu dah,” tulisnya dalam unggahan yang viral tersebut.
Fenomena ini memang bukan hal baru. Banyak penumpang dari stasiun setelah Bogor memilih “mundur” satu stasiun agar bisa duduk manis saat kereta menempuh perjalanan jauh menuju Jakarta.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak Commuter Line PT KAI melalui akun media sosial resminya memberikan jawaban yang justru memicu pro dan kontra lebih lanjut.
Pihak KAI menyatakan bahwa secara aturan, tidak ada larangan bagi penumpang untuk tetap berada di dalam kereta selama memiliki tiket yang valid.
“Terkait ketentuan tersebut tidak ada larangan ya Kak apabila penumpang naik lalu tidak turun di stasiun akhir dan menggunakan keberangkatan selanjutnya. Namun terkait laporan yang disampaikan tentu menjadi bahan evaluasi kembali bagi kami,” tulis pihak Commuter Line.
Ketidakhadiran aturan tegas ini menuai kritik pedas dari netizen lain. Akun @riifsusanto berpendapat bahwa sistem di Indonesia seharusnya meniru negara lain di mana stasiun akhir wajib dikosongkan (clear train).
“Bukannya dimana-mana harusnya di stasiun akhir semua penumpang wajib turun dan tap out kartunya? Di negara-negara lain juga begitu. Jadi di stasiun akhir semua clear dulu. Kalau mau naik lagi ya tap in lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, muncul usulan solusi berbasis teknologi dari akun @smartjohan. Ia menyarankan sistem penalti tarif bagi penumpang yang melakukan tap-out dan tap-in kembali dalam waktu singkat di stasiun yang sama.
“Bisa dibuat aturan itu melalui sistem. Misal kalo tap kartu keluar stasiun bogor terus tap masuk lagi berdekatan (15 menit atau kurang), maka tarif yang dikenakan langsung 3x lipat,” usulnya sebagai bentuk disinsentif bagi penumpang yang “ngetem”.
Meski desakan untuk penyisiran penumpang (sweeping) menguat, tantangan di lapangan tidaklah mudah. Petugas seringkali kesulitan membedakan mana penumpang yang baru naik dan mana yang sengaja tidak turun tanpa melakukan pemeriksaan tiket satu per satu yang memakan waktu lama.
Fenomena ini menjadi cermin bagi penyedia jasa transportasi publik bahwa kapasitas kursi pada jam sibuk masih menjadi masalah krusial yang membutuhkan solusi sistemik, bukan sekadar imbauan etika.
