HOLOPIS.COM, JAKARTA – Validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tengah jadi sorotan. DPR RI minta kebijakan administratif tak boleh dilakukan secara mendadak.
Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono mengkritisi BPJS Kesehatan soal kebijakan administratif dalam pembaruan dan validasi data kepesertaan PBI yang dilakukan mendadak. Kondisi itu berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan terhadap pasien penyakit kronis yang ingin menggunakan pelayanan BPJS PBI.
Heru menyampaikan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas Kesehatan. Hal itu terlebih bagi kelompok masyarakat rentan yang sepenuhnya bergantung pada jaminan sosial kesehatan.
“Ketika akses itu terputus hanya karena persoalan administrasi maka yang dipertaruhkan bukan sekadar data, tetapi nyawa manusia,” kata Heru di Jakarta, dikutip pada Selasa, (10/2/2026).
Dia pun menyebut pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal yang tak punya pilihan. Mereka mesti jalani cuci darah secara rutin demi bisa bertahan hidup.
Heru prihatin dengan insiden terhentinya layanan cuci darah yang dialami banyak pasien gagal ginjal imbas penonaktifan kepesertaan PBI secara massal.
Bagi dia, kondisi itu mengkhawatirkan lantaran hemodialisa merupakan layanan medis rutin yang bersifat vital dan tak bisa ditunda.
Lebih lanjut, Heru mengatakan belajar dari insiden itu, penting bagi BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah bisa segera menyiapkan mekanisme darurat. Mekanisme itu terkait reaktivasi cepat kepesertaan PBI pasien dengan riwayat penyakit kronis.
Heru menuturkan perlu ada masa tenggang kebijakan agar pelayanan medis bisa tetap berjalan sambil proses verifikasi data dilakukan. Dia bilang Komisi IX DPR juga akan terus mengawal agar insiden itu tak berulang lagi.
Kemudian, dia mengingatkan bahwa sistem jaminan kesehatan mesti berpihak pada kemanusiaan. Dia menuturkan negara dalam kebijakannya jangan kalah cepat dari penyakit. “Dan tidak boleh membiarkan rakyatnya kehilangan hak hidup hanya karena urusan administratif,” katanya.
Rakyat Jangan Dikorbankan
Anggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor menilai kesehatan rakyat jangan sampai dikorbankan gegara adanya validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Cara penerapan DTSEN secara mendadak berdampak pada penonaktifan terhadap sekitar 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
Sandi menuturkan pembaruan data pada prinsipnya sebagai langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Tapi, pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghilangkan hak dasar masyarakat miskin dan rentan. Hal itu terutama dalam akses layanan kesehatan.
Maka itu, ia mengingatkan agar Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam melakukan pembaruan DTSEN agar tak merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan akses kesehatan.
“Pembaruan data ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut keselamatan jiwa,” kata Sandi di Jakarta, Senin.
Sandi menambahkan, pasien gagal ginjal kronis sebagai kelompok yang sangat bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan. Ia mengingatkan karena hampir rata-rata pasien gagal ginjal harus menjalani hemodialisis atau cuci darah sekali dalam sepekan. Pun, biaya per tindakan yang bisa mencapai jutaan rupiah jika tak ditanggung BPJS Kesehatan.
Tapi, jika kepesertaan PBI dinonaktifkan mendadak, maka kelompok pasien ini kehilangan akses terhadap layanan medis yang bersifat vital. Ia mengingatkan lagi agar dalam pembaruan DTSEN mesti dilakukan dengan prinsip kehati-hatian disertai transisi bertahap.
