HOLOPIS.COM, JAKARTA – Klaim pertumbuhan pariwisata nasional mungkin terdengar manis di telinga, bak pemandangan matahari terbenam yang sempurna. Namun, jika masuk ke industri perhotelan, ceritanya ternyata tidak selalu seindah di brosur promosi.
Ada realita unik yang kontras antara angka kunjungan yang melesat dengan isi kantong para pelaku usaha. Meski turis mulai ramai berlalu-lalang, Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, mengungkapkan sebuah fakta menarik. Ternyata, pertumbuhan ini tidak merata.
Di saat ada hotel yang tersenyum lebar melihat okupansinya, banyak hotel lain yang justru masih “ngos-ngosan” menghadapi biaya operasional yang terus melambung.
“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” ujar Andhy dalam diskusi santai bersama Forwaparekraf baru-baru ini.
Indonesia memang rajin tampil di panggung internasional melalui berbagai pameran pariwisata. Ini tentu langkah yang keren. Tapi, menurut Andhy, ada satu bumbu yang kurang yaitu KPI (Key Performance Indicator) yang detail.
Tanpa target yang tajam, keikutsertaan Indonesia di ajang dunia seringkali hanya berakhir sebagai “ajang eksistensi” tanpa dampak yang bisa diukur secara nyata ke tingkat hunian kamar atau keberlanjutan bisnis lokal.
Fenomena unik sekaligus pelik yang tengah disoroti adalah menjamurnya akomodasi berbasis sewa jangka pendek, seperti guest house tanpa izin resmi atau apartemen sewa.
Andhy menilai kondisi ini menciptakan ketimpangan regulasi yang nyata, di mana hotel konvensional wajib mematuhi segudang izin, pajak, serta standar layanan yang ketat, sementara hunian jangka pendek seringkali “melenggang bebas” tanpa beban kewajiban yang serupa.
Masalah ini diperparah oleh sikap pemerintah daerah yang cenderung permisif dalam pengawasan serta lemahnya basis data yang ada, sehingga aturan sulit ditegakkan secara adil dan konsisten di lapangan.
Pesan utamanya jelas bahwa pariwisata bukan cuma soal memenangkan perlombaan angka kunjungan. Jika tata kelola mulai dari perizinan hingga pengawasan tidak dibenahi, pertumbuhan ini dikhawatirkan hanya menguntungkan segelintir pihak saja.
Agar industri ini tetap sehat dan berkelanjutan, pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai “wasit dan pengarah” yang adil, bukan sekadar penonton di tengah persaingan bisnis yang kian menantang.
