HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pabrikan otomotif asal China, BYD, berharap Pemerintah Indonesia dapat melanjutkan kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada tahun 2026.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga tren positif penjualan kendaraan bebas emisi yang terus tumbuh di Tanah Air.
Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, menegaskan bahwa dukungan kebijakan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk memastikan adopsi kendaraan listrik berjalan berkelanjutan.
“Kami berharap di tahun depan, khususnya dari sisi policy juga tetap diperpanjang (insentif untuk EV),” kata Luther, Jumat (12/12/2025).
Menurut Luther, insentif kendaraan listrik bukan hanya menguntungkan BYD sebagai produsen, melainkan memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku industri otomotif yang memasarkan kendaraan berbasis baterai di Indonesia.
Ia menilai, semakin luas penggunaan kendaraan elektrifikasi akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan tingkat polusi udara dan mendukung transisi energi nasional.
“Supaya tren positif ini semakin panjang dan semakin banyak orang yang menggunakan EV. Dan sedikit banyak lebih positif berkontribusi terhadap industri dan transisi energi, sehingga kita membantu pengurangan polusi tentunya,” ujar Luther.
Namun demikian, BYD mengakui mulai muncul kekhawatiran apabila insentif kendaraan listrik tidak lagi dilanjutkan pada tahun mendatang. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, pertumbuhan pasar EV dinilai berpotensi melambat.
“Kami mungkin kurang confidence tren ini bisa dapat continuous growth-nya seperti sekarang. Bila tidak adanya konsistensi atau perpanjangan yang sama dengan tahun ini,” ucapnya.
Saat ini, BYD mencatatkan performa penjualan yang cukup solid di Indonesia. Berdasarkan data wholesales, BYD berhasil menjual 40.151 unit dengan pangsa pasar 5,7 persen.
Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah model andalan seperti Atto 1, Atto 3, Sealion 7, M6, Seal, dan Dolphin, yang seluruhnya masih diimpor secara utuh dari China.
Di sisi lain, pemerintah telah memastikan bahwa fasilitas impor CBU kendaraan listrik hanya berlaku hingga 31 Desember 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi 6/2023 jo. 1/2024.
Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen otomotif diwajibkan memenuhi komitmen produksi lokal dengan skema 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan adanya kepastian kebijakan dan kelanjutan insentif, BYD berharap pasar mobil listrik di Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
