HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengapresiasi peningkatan penggunaan teknologi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) oleh Masyarakat dalam transaksi keuangan sehari-hari.
Untuk mendukung digitalisasi keuangan, Pemprov Jawa Tengah aktif memperluas jaringan internet hingga ke desa-desa dan daerah blankspot, sehingga seluruh lapisan Masyarakat dapat mengakses layanan digital.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menyampaikan hal tersebut dalam acara “Rupiah Tresno Budoyo: Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” di Semarang, Jateng, pada Sabtu (1/11/2025).
Dalam sambutannya, Sumarno mengatakan program perluasan jaringan internet sebenarnya telah dimulai sejak masa pandemi Covid-19 untuk mendukung administrasi desa, dan kini berkembang untuk mendukung layanan digital dan transaksi keuangan.
“Program ini sudah dimulai sejak masa Covid-19, awalnya untuk mendukung administrasi di desa. Kini, pengembangannya diarahkan untuk memperkuat layanan digitalisasi, termasuk transaksi keuangan masyarakat,” kata Sumarno, dikutip Holopis.com Jateng, Senin (3/11/2025).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyatakan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi di Indonesia.
QRIS telah, kata dia, digunakan untuk berbagai layanan mulai dari transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses ke tempat wisata. Digitalisasi transaksi ini juga memperkuat pembukuan, mengurangi penggunaan uang palsu, serta meningatkan trasnsparansi dan tata kelola keuangan daerah.
“Sehingga menjamin tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Rahmat.
Sepanjang 2025, pemerintah telah menyediakan jaringan internet gratis di 327 desa, termasuk 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir.
Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan, seluruh blankspot di jawa Tengah terhubung internet pada 2029.Per Agustus 2025, tercatat lebih dari 4,1 juta merchant QRIS tersebar di seluruh Jawa Tengah dengan pengguna mencapai 7,98 juta.
Hal tersebut menunjukkan semakin kuatnya minat masyarakat dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital.
