Setali tiga uang dengan sikapnya itu, Hasanuddin meminta agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera merespons dugaan publik atas indikasi dan dugaan praktik korupsi di balik proyek antara Indonesia dengan China itu. KPK dapat memulai dengan meminta semua dokumen terkait proyek tersebut dan kontrak kerjasama KCIC.
“SIAGA 98 memandang bahwa jika kita melihat dari pengalaman penindakan yang dilakukan KPK terkait menangani korupsi proyek infrastruktur publik, maka penindakan dugaan tindak pidana korupsi Whoosh adalah hal mudah bagi KPK. Dan Kami mendukung penuh KPK yang telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat ini,” tegas Hasanuddin.
Terakhir, ia pun menyarankan kepada Jokowi agar tidak terlalu reaktif dengan polemik tersebut dengan memberikan statemen yang justru bisa semakin menaruh kecurigaan aroma busuk di balik kekisruhan KCIC Whoosh. Sebab bisa jadi persoalannya bukan di level kebijakan pemerintahan Jokowi kala itu, akan tetapi di level teknis.
“Kami menyarankan kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk sementara waktu lebih baik berdiam, karena belum tentu dugaan korupsinya terjadi di ruang lingkup kebijakan, melainkan di teknis pembangunan proyek,” tandasnya.
“Namun, dengan pernyataan mantan presiden Joko Widodo yang reaktif ini malah menimbulkan kecurigaan peran dominan yang bersangkutan hingga ke level teknis,” pungkas Hasanuddin.
Statemen Jokowi soal Polemik Whoosh
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal Kereta Cepat Whoosh yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Dia mengungkap alasannya membangun proyek tersebut.
Jokowi menyebut proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain, seperti LRT hingga MRT.
“Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di Kottabarat, Senin (27/10/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan selain Jabodetabek, Kota Bandung juga mengalami kemacetan yang parah. Dengan adanya kemacetan itu, Jokowi memperkirakan kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Untuk itu, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.
