JAKARTA – Di saat banyak negara masih tertinggal dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Indonesia justru menunjukkan progres yang positif.
Hingga tahun 2024, tercatat 61,4 persen indikator SDGs berhasil dicapai. Angka yang jauh di atas rata-rata kawasan Asia-Pasifik yang mengalami keterlambatan, bahkan hingga 32 tahun.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa waktu Indonesia untuk mencapai target SDGs di 2030 hanya tersisa lima tahun lagi, sehingga akselerasi menjadi hal yang penting.
“Indonesia hanya memiliki waktu lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan target SDGs,” ujarnya di Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (27/8).
Untuk menjaga momentum tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kolaborasi multipihak untuk penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Sustainable Development Goals (SDGs) 2025–2030.
Sejumlah pihak diantaranya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Indonesia Global Compact Network (IGCN).
Menurutnya, momentum kolaborasi multipihak ini penting untuk memastikan arah pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan.
“Konsultasi publik hari ini adalah kesempatan memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan kelestarian lingkungan,”
ujar Febrian.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menekankan bahwa RAN SDGs 2025–2030 disusun secara partisipatif, inklusif, dan transparan.
“Dokumen ini selaras dengan RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029, sekaligus menegakkan prinsip Leave No One Behind agar pembangunan berjalan adil bagi seluruh rakyat,” jelasnya.
Lebih dari sekadar seremonial, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bappenas dengan sejumlah pihak terkait menjadi langkah strategis untuk memperluas kolaborasi multipihak.
Forum Konsultasi Publik yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi diharapkan dapat memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah dan praktik terbaik.
“Keberhasilan kita bukan karena lebih hebat, tetapi karena memilih berjalan bersama. Tugas kita kini adalah memperkuat transformasi dan kolaborasi agar pembangunan Indonesia benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Febrian.
