JEPARA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Hindun Anisah melaksanakan fungsi pengawasan dengan memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pada Jum’at 25 Juli 2025 di balai desa setempat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Jepara, Kudus, Demak) tersebut ingin memastikan penyaluran beras tepat sasaran sesuai kriteria pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
“Saya ngin memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran sesuai yang diharapkan presiden Prabowo. Jangan sampai ada warga yang sangat membutuhkan namun justru terlewatkan,” kata wanita yang karib disapa Bunda Hindun tersebut.
Bagi istri pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asyari Bangsri tersebut, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan diselewengkan, seperti dijual kembali.
“Bantuan pangan ini harus dirasakan manfaatnya dan jangan sampai dijual lagi. Jangan sampai ada warga masyarakat yang kekurangan pangan,” lanjut Hindun.
Lebih lanjut, jebolan dari University of Amsterdam tersebut menyatakan bahwa data penerima manfaat bantuan pangan dari Bapanas dan Bulog tersebut harus tepat. Jangan sampai justru malah sasaran sehingga tujuan dari bantuan pangan tersebut tidak sesuai dengan harapan.
“Data KPM ini memang harus riil dan angkanya harus benar-benar sesuai kenyataan di lapangan karena ini akan membantu meyakinkan kami dalam memgambil kebijakan di DPR bersama mitra kerja dari pemerintah” jelas Hindun di hadapan puluhan ibu-ibu penerima manfaat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Cabang Bulog Pati Adi Pratama yang hadir dalam penyaluran bantuan pangan tersebut menjelaskan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog.
“Sesuai penugasan dari pemerintah pusat, untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jepara dimulai pada Senin, 21 Juli 2025 lalu dan harus selesai akhir Juli 2025,” ungkap Adi Pratama.
Kemudian, Adi pun mengatakan bahwa bantuan pangan ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaba stabilitas harga beras yang saat ini dianggap masih terlalu tinggi di pasaran.
“Kami juga bertugas menjaga stabilitas harga beras karena saat ini harga beras cukup tinggi”, lanjut Adi.
Sementara itu Petinggi Desa Papasan M. Idham Kholiq menyampaikan kondisi desanya. Ia mengatakan bahwa seluruh data penerima manfaat tersebut dipastikan sesuai dengan data berdasar pendampingan desa.
“Papasan adalah desa terluar di Kecamatan Bangsri. Di Desa kami ada 321 KPM yang tersebar di 13 RT dalam 3 RW. Verifikasi faktual terhadap KPM kami lakukan sesuai kriteria yang diberikan pemerintah melalui pendamping desa”, ujar Idham.
Lebih lanjut, dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang penyaluran bantuan pangan tersebut, pihaknya telah menetapkan pos-pos bantuan berdasarkan RT.
.
“Pendistribusian bantuan pangan kami lakukan bertahap per-RT agar tidak penumpukan warga penerima manfaat”, pungkas Idham.
