HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Peluncuran delapan Sekolah Rakyat di Sulsel (Sulwesi Selatan), akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran 100 titik Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia pada awal Juli 2025.
Sekolah rakyat ini nanti akan menyasar keluarga yang kurang mampu. Khususnya yang tercatat dalam kelompok Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, bahwa 4 dari 8 titik di Sulsel memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, antara lain Sentra Wirajaya, Nirannuang, Balai Pendidikan, dan Jalan Salodong di Makassar.
BACA JUGA
- Trisula Program Prioritas Prabowo jadi ‘Jurus’ Mengentaskan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan
- Sempat Kabur ke Samarinda, Pelaku Penembak Aparat Desa di Gowa Ditangkap
- Komisi VIII DPR Setuju Tambahan Anggaran Rp1,19 Triliun untuk Kemensos
- LIVE : Raker Menteri Sosial dengan Komisi VIII DPR Terkait Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat
- Viral Curhatan Gadis Remaja di Bulukumba 2 Tahun Disetubuhi Ayahnya
Sementara empat lainnya menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah, yaitu di BPSDM Sulsel, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.
“Ada delapan dari 100 sekolah rakyat yang akan di launching di awal Juli atau akhir Juni nanti oleh Bapak Presiden,”kata Malik Faisal, dikutip Holopis.com, Sabtu (14/6).
Malik menambahkan, panggal 20 Juni itu sudah ada pengumuman siswa seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, di mana semua siswa itu ditetapkan oleh kepala daerah.
Total kuota untuk Sulsel kurang lebih seribu siswa. Di tiap titik rata-rata 150 siswa, kecuali di Sentra Wirajaya hanya 100.
Khusus di BPSDM, dari 150 kuota, sudah terjaring 124 anak. Selebihnya, masih ada proses asesmen untuk menyaring sisanya. Penetapan peserta didik ditentukan oleh kepala daerah sesuai jenjang sekolah.
Untuk unit yang dikelola pemerintah provinsi seperti BPSDM, penetapan siswa dilaksanakan oleh Gubernur.
Sementara untuk unit milik Kemensos, proses seleksi dipimpin langsung oleh Dinas Sosial dan tim asesmen, meliputi kunjungan ke rumah, wawancara anak dan orang tua, serta verifikasi kondisi sosial ekonominya.
Setelah semuanya rampung, nantinya akan diumumkan calon sementara oleh kepala dinas atas nama gubernur.
“Ada tes administrasi, tes kesehatan. Ini sebenarnya bagian daripada kelengkapan supaya betul-betul kita tahu kondisi anak ini sebelum dia masuk belajar di Sekolah Rakyat,” tutur Malik.
Sekolah Rakyat ini kata dia didesain sebagai boarding school. Semua kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, termasuk pakaian, buku, laptop, dan konsumsi harian.
Kurikulum disiapkan berbasis digital dengan sistem LMS (Learning Management System) untuk memudahkan siswa mengakses materi dan tugas secara daring.
“Setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka materinya ada di LMS untuk bisa dibuka kembali, termasuk tugas-tugas yang akan diberikan,” beber Malik.
Di sekolah Rakyat ini juga selain pembelajaran formal, juga memetakan bakat siswa melalui proses talent scouting. Para siswa akan mendapat pelatihan vokasional untuk menunjang kemandirian ekonomi di masa depan.
Malik menambahkan, tidak semua anak dari keluarga miskin langsung tertarik bersekolah. Banyak dari mereka sudah membantu orang tua mencari nafkah.
Oleh karena itu, pemerintah juga menyiapkan skema pemberdayaan orang tua melalui bantuan seperti PKH, sembako, dan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
“Sekolah Rakyat ini bukan cuma mengurus anak-anaknya tapi termasuk orang tuanya. Mereka akan diberdayakan supaya kalau anaknya masuk, tetap dia berdaya,” pngkas Malik.
