JAKARTA – Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan bahwa dirinya sangat setuju pemberantasan praktik premanisme di Indonesia.
“Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat berati harus ditindak,” kata Djon dalam keterangannya di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
Ia menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak selalu berisi preman. Sebab, ketika sebuah organisasi kemasyarakatan justru mendukung pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu ormas tersebut melaksanakan fungsinya dengan benar.
“Kalau memang itu bersifat positif dan mendukung pemerintah pasti bermanfaat,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ketika menyikapi sebuah ormas, tidak boleh gebyah uyah, harus dilihat praktik mereka seperti apa.
“Ormas itu kan tidak semuanya preman. Setuju nggak ini? Ormas kan tidak semuanya premanisme, premanisme juga tidak semuanya tergabung di ormas,” ujarnya.
Namun ketika ada oknum ormas yang melakukan premanisme, tentu dirinya sangat setuju perlu dilakukan penindakan keras. Sebab, premanisme adalah praktik yang meresahkan masyarakat.
Hanya saja terkait penindakan hukum, Djon mengatakan bahwa itu menjadi kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum. Ia yakin Polri akan melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
“Kalau namanya premanisme pasti harus ditindak tegas. Itu nanti ada tugasnya bapak polisi,” tuturnya.
Pun demikian, dalam melakukan pemberantasan premanisme tidak boleh dibebankan ke Polri saja, perlu ada peran aktif dari elemen masyarakat untuk ikut memastikan kamtibmas tetap terjaga.
“Kemudian juga kita juga akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan, karena memang itu tidak baik,” sambungnya.
