“Karna, bila ini tidak didasarkan oleh pendapat ahli sangat berdapak pada kepercayaan publik yang dimana ini sangat bahaya bagi kendali negara terhadap ekosistem hilir tataniaga migas,” sambungnya.
Iwan juga menekankan bahwa PT Pertamina sebagai keterwakilan negara atau perpanjangan tangan negara dalam penguasaan dan pengusahaan ekosistem hilir tataniaga migas merupakan bentuk negara dalam mengimplementasikan amanat pasal 33 UUD 1945, dimana negara harus memegang kendali penuh atas ekosistem hilir tataniaga migas.
“Bila pengaruh negara atas kendali ekosistem hilir tataniaga migas menurun bahkan hilang, itu sangat bahaya bagi negara atas kepastian suplly migas untuk masyrakat,” tukasnya.
Lebih lanjut, Iwan juga mengatakan bahwa narasi BBM Oplosan Pertalite dan Pertamax tersebut memiliki dampak yang sangat serius, yakni pada kepercayaan publik pada seluruh produk pertamina, khususnya Pertamax. Bahkan kata dia, perusahaan Badan Usaha Niaga Migas yang lain tidak berivestasi terhadap kilang pengolahan dan penampungan. Akhirnya, yang diandalkan hanya kegiatan import BBM.
“Bila ini terjadi, negara akan berkurang kendali atas pasar niaga hilir migas. Ini merupakan keadaan bahaya terhadap supply BBM kepada masyarakat bila ini terjadi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Iwan pun mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk cermat dalam setiap informasi yang diterima melalui media masa atau media sosial, karena butuh kebijaksanaan seluruh stakeholder dalam menyampaikan informasi ataupun yang menerima informasi.
“Hal ini bertujuan untuk setiap proses penegakan hukum berjalan secara utuh pada koridor hukum dan memberi dampak keadilan serta pengetahuan terhadap masyarakat,” pungkas Iwan.
