BerandaNewsPolhukamMa'ruf Amin Tak Setuju dengan Kritikan Mahfud MD

Ma’ruf Amin Tak Setuju dengan Kritikan Mahfud MD

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak terima dengan kritikan Mahfud MD yang mendesak agar komisioner KPU mengundurkan diri pasca kasus asusila Hasyim As’yari.

Ma’ruf Amin menegaskan KPU bekerja secara tim dan bukan hanya kerja per orang saja. Sehingga, dengan masalah yang dihadapi Hasyim As’yari, bukan menjadi masalah institusi.

“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan per orangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruhnya terkena kan, yang bersalah saja,” kata Ma’ruf Amin dalam pernyataannya pada Selasa (9/7) yang dikutip Holopis.com.

Mengenai masalah pelaksanaan Pilkada, Ma’ruf menegaskan sudah tidak memungkingkan untuk memilih anggota KPU yang baru.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru, bagaimana proses hukum. Bahkan saya kira, dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” tegasnya.

“Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan, kalau ada yang perlu ditambah, misalnya karena ada yang yang satu keluar, ini tambah, dengan apa yang ada. Penyelenggaraan pilkada itu lebih penting. Saya kira itu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan agar semua komisioner KPU RI saat ini agar mengundurkan diri pasca kasus Hasyim Asy’ari. Sebab, moralitas pimpinan KPU saat ini sudah rusak di mata publik, bahkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” kata Mahfud MD dalam keterangannya Minggu (7/7).

Pergantian seluruh komisioner KPU saat ini bisa dilakukan tanpa harus mengganggu proses Pilkada yang saat ini tengah berjalan. Termasuk juga tak perlu membatalkan hasil Pilpres dan Pileg 2024 yang telah berjalan dan diputuskan.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” ujarnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Dalami Dugaan Aset Hasil Pencucian Uang SYL dan Keluarga Lewat Anak

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarganya. Salah satu upaya dilakukan dengan memeriksa anak SYL, Indira Chunda Thita pada Selasa (16/7).

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS