BerandaNewsPolhukamFITRA Anggap Bansos Korban Judi Online Ide Muhadjir Effendy Picu Penjudi Baru

FITRA Anggap Bansos Korban Judi Online Ide Muhadjir Effendy Picu Penjudi Baru

“Bansos tersebut bisa memicu kenaikan penjudi baru karena dampaknya ditanggung negara,” ujar Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak gagasan pemerintah untuk memberi bantuan sosial atau Bansos bagi pelaku judi online.

Wacana pemberian Bansos untuk pelaku judi online itu sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Muhadjir Effendy.

Menurut Fitra, pemberian Bansos bagi pelaku judi online sama saja dengan merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi. Akibatnya, keuangan negara dirugikan karena dibuat untuk berjudi sekaligus jumlah penjudi berpotensi meningkat.

“Bansos tersebut bisa memicu kenaikan penjudi baru karena dampaknya ditanggung negara,” ujar Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan dalam keterangannya, Minggu (16/6) seperti dikutip Holopis.com.

Penerbit Iklan Google Adsense

Selain itu, Gurnadi juga mengatakan bahwa pemberian Bansos untuk penjudi juga berpotensi memicu kecemburuan, khususnya masyarakat kelas ekonomi menengah-bawah yang sebelumnya tidak mendapatkan Bansos.

Kendati ada proses seleksi untuk memilih keluarga penjudi yang dimasukkan ke Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai pintu masuk mendapatkan Bansos, namun tetap saja tidak ada jaminan uang Bansos tersebut tidak akan digunakan untuk modal berjudi.

Penambahan kriteria keluarga penjudi sebagai kelompok penerima Bansos juga berarti berpotensi akan menyebabkan jumlah sasaran penerima Bansos bertambah. Artinya, anggaran juga bakal membengkak dan berpotensi menggerus alokasi anggaran untuk layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan. Padahal, anggaran Bansos pada 2024 saja sudah mencapai Rp 152,30 triliun.

Selain itu, Gurnadi menilai Bansos untuk keluarga penjudi online bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kebijakan Bansos untuk penjudi, menurut Gurnadi, juga melanggar Pasal 426 ayat (1)b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Hukum jelas melarang judi,“ ujar Gurnadi. Karena itu tidak tepat jika penjudi online justru menjadi penerima Bansos.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

PDIP Klaim Hanya di Era Jokowi Menantu Hingga Keluarga Aktif di Politik

PDIP terus menerus memberikan kritik keras atau rencana pencalonan sejumlah kerabat Presiden Jokowi di Pilkada 2024.

Simpatisan Koruptor SYL Aniaya Wartawan, Polisi Turun Tangan!

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pihak kepolisian turun tangan mengusut dugaan aksi penganiayaan hingga penyeroyokan simpatisan Koruptor Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap wartawan/jurnalis usai sidang vonis. Seperti...

Divonis 10 Tahun, SYL Berterima Kasih Atas Ajaran Surya Paloh

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku sangat berterima kasih atas peran seorang Surya Paloh terhadap dirinya selama ini.

Divonis Bersalah, Partai Nasdem Tendang SYL

Partai Nasdem menegaskan bahwa Syahrul Yasin Limpo bukan lagi menjadi kader partai mereka.

Ma’ruf Amin Semprot Polda Jabar, Mabes Polri Langsung Evaluasi

Mabes Polri menanggapi kritikan keras yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait dengan penanganan kasus Pegi Setiawan.

Pegi Setiawan Bebas, Menko Polhukam : Hargai Putusan Pengadilan!

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pegi Setiawan bebas dari status tersangka kasus Vina dan Eky, usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaeman mengabulkan gugatan...

HOLOPIS FEEDS