Tak hanya itu, ia turut menyoroti sengketa lahan yang mencuat pada pembangunan gedung KDMP di Desa Badur, Kabupaten Sumenep. Apabila persoalan legalitas tanah tidak segera diselesaikan, menurut Toto, program tersebut berpotensi memicu konflik hukum maupun sosial di tingkat desa.
Toto juga mengingatkan agar aspirasi sebagian kepala desa yang menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program tidak diabaikan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan dijalankan melalui pendekatan partisipatif sehingga tidak menimbulkan kesan pemaksaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, koperasi tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan proyek fisik berupa pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, maupun penyediaan barang dagangan. Koperasi, kata dia, harus bertumpu pada partisipasi anggota, transparansi pengelolaan, dan kebutuhan riil masyarakat desa.
Karena itu, Toto mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih sebelum berbagai persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Karena itu, sebelum bom waktu ini meledak menjadi skandal besar, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh. Mulai dari audit lokasi, pengadaan kendaraan, suplai barang, status tanah, kesiapan SDM, dan audit keterlibatan kepala desa serta masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting agar tujuan awal pembentukan KDMP sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dapat benar-benar terwujud.
“Jika tidak, KDMP hanya tinggal menunggu waktu yang siap meledak kapan saja. Program yang seharusnya menjadi jalan kebangkitan ekonomi desa justru bisa berubah menjadi beban politik baru. Dan ketika bom waktu itu meledak, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyat desa yang sejak awal dijanjikan kesejahteraan,” pungkasnya.
