SDR Harap Kepala BPKP Segera Tindaklanjuti Perintah Prabowo soal Tindak Orang Dekat Presiden

JAKARTA – Aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, memberikan respons kritis terhadap pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya indikasi aliran dana dan penyelewengan yang melibatkan lingkaran terdekatnya.

Sebelumnya dalam pidato peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026, Presiden Prabowo secara blak-blakan mengungkap momen saat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menghadapnya dengan gestur gemetar untuk melaporkan temuan penyimpangan anggaran yang melibatkan orang-orang dekat kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan telah memerintahkan BPKP untuk tidak pandang bulu dan terus melanjutkan pemeriksaan.

Menyikapi dinamika tersebut, Hari Purwanto menilai langkah Kepala BPKP yang langsung menghadap kepala negara sudah tepat secara etika birokrasi, namun tindak lanjutnya kini harus terukur dan transparan di mata publik.

“Secara adab dan etika, Kepala BPKP memang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyampaikan langsung temuan tersebut kepada pimpinannya, dalam hal ini Presiden,” kata Hari Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Namun, Hari menekankan bahwa situasinya kini telah berubah menjadi perhatian nasional setelah Presiden Prabowo sendiri yang memilih untuk mengumumkan perihal laporan tersebut di muka umum. Karena Presiden sudah secara terbuka mempersilakan BPKP menyikat oknum di lingkaran dalamnya, maka BPKP tidak punya alasan lagi untuk bersikap tertutup.

“Jika secara terbuka Presiden sudah menyampaikan pidatonya di muka umum, dan secara terang-terangan mempersilakan BPKP melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap dekat dengan dirinya, maka BPKP perlu membuka kepada publik perihal hasil pemeriksaannya,” lanjut Hari.

Menurut aktivis 98 ini, transparansi dari BPKP sangat krusial agar efek dari pidato ketegasan Presiden tidak sekadar menjadi komoditas politik semata, melainkan menjadi bukti nyata penegakan hukum dan akuntabilitas keuangan negara.

“Ini penting agar efek pidato Presiden yang secara terbuka ini juga terbukti dan terukur atas kinerja nyata yang dilakukan oleh BPKP di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hari memberikan peringatan keras kepada institusi auditor internal pemerintah tersebut agar tidak menunjukkan keraguan atau bersikap setengah hati dalam mengeksekusi instruksi langsung dari Presiden.

“Jangan malah sebaliknya. Kalau BPKP ragu (menindak orang dekat Presiden), mending mundur saja,” pungkas Hari Purwanto.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga suap tanpa pandang bulu.

Ia mengungkapkan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sempat mendatanginya dalam kondisi tegang terkait laporan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengannya.

Menurut Prabowo, Kepala BPKP tersebut terlihat ragu untuk melanjutkan pemeriksaan karena pihak-pihak yang dilaporkan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Bahkan, ia sempat meminta arahan secara langsung apakah proses tersebut boleh diteruskan atau tidak.

Namun, Prabowo dengan tegas memerintahkan agar pemeriksaan tetap berjalan tanpa kompromi.

“Teruskan pemeriksaan! Tidak ada urusan apakah itu orang dekat saya atau bukan. Kalau ada indikasi, periksa,” tegas Prabowo saat memberikan pernyataan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Ia menekankan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Justru, menurutnya, kepercayaan yang diberikan negara harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau diberi kehormatan, harus lebih hati-hati. Jangan merasa di atas hukum, jangan merasa negara ini bodoh,” lanjutnya.