JAKARTA – Salah satu delegasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan kabar gembira, bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pembentuna Komisi Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan yang terjadi akhir Agustus 2025 kemarin.
“Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah, perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Agustus beberapa waktu yang lalu,” kata Lukman di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Komisi Investigasi Independen ini dianggap sangat penting karena peristiwa kerusuhan yang terjadi akhir Agustus tersebut jelas sangat memilukan. Kerusakan yang ditimbulkan hingga terenggutnya korban jiwa dalam insiden tersebut.
“Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” sambungnya.
Mantan Menteri Agama Republik Indonesia ini pun turut serta menyampaikan aspirasinya agar seluruh anak-anak sekolah yang ditahan oleh Kepolisian untuk segera dibebaskan dan dipulangkan.
“Bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan, para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air, kami berharap segera mungkin bisa dibebaskan, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu,” tuturnya.
Lukman menyebut tuntutan ini penting disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto karena adanya pertimbangan jangka panjang. Sebab, jangan sampai anak-anak tersebut justru terputus akses pendidikannya karena proses hukum yang terjadi dalam insiden itu.
“Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tukas Lukman.
Lebih lanjut, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini pun menekankan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto khususnya yang berkaitan dengan sektor keamanan dan pertahanan telah didengar, dicermati dan direspons sangat baik kepada Kepala Negara.
“Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum HAM dan Hankam, secara keseluruhan yang hakekatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan kami sampaikan,” ucapnya.
“Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan,” pungkas Lukman Hakim.
