HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, integritas pasar modal menjadi faktor kunci dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Airlangga menuturkan, penguatan sektor jasa keuangan yang stabil, kredibel, dan semakin kontributif dinilai penting untuk mendorong pendalaman pasar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, sektor jasa keuangan diharapkan mampu berperan sebagai jangkar stabilitas sekaligus motor pembiayaan produktif bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 menjadi momentum strategis untuk menyampaikan arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan nasional ke depan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi sektor keuangan dan pasar modal perlu segera direspons dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Airlangga, Kamis (5/2/2026), dikutip Holopis.com.
“Integritas pasar modal merupakan jendela kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” imbuh Airlangga menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Ketahanan ekonomi nasional tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen dan merupakan yang tertinggi dalam empat kuartal terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara (utama), sehingga menjadi momentum untuk menjaga pertumbuhan yang kuat ke depan,” tegas Airlangga.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, Pemerintah terus mengawal reformasi sektor keuangan, khususnya di pasar modal, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
Reformasi tersebut meliputi percepatan demutualisasi bursa, peningkatan batas minimum saham beredar (free float) bagi perusahaan tercatat, perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta penguatan transparansi data kepemilikan saham guna menjaga integritas pasar.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mendukung pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan reformasi pasar modal berjalan sesuai target.
Satuan tugas tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan para pelaku pasar serta menyampaikan perkembangan reformasi kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional guna menjaga persepsi positif terhadap pasar keuangan Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian riil, Menko Airlangga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan sektor manufaktur lainnya.
Pemerintah juga terus mendorong mobilisasi pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih, penyaluran kredit program, serta fasilitas pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan kontributif. Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pelaku industri, kita optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat kepercayaan pasar, serta menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat kita,” pungkas Airlangga.
