HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak warga sipil di Papua sekaligus menindak serius dugaan pelanggaran HAM.
Pernyataan itu disampaikan Indonesia dalam hak jawab pada General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Senin (28/9) waktu setempat, sebagai respons atas pernyataan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua.
Diplomat Indonesia, Nona Gae Luna, mengatakan persoalan HAM di Papua perlu dilihat secara utuh. Ia menyebut warga sipil, guru, hingga tenaga kesehatan juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Nona menyoroti sejumlah kejadian, termasuk gugurnya tiga pegawai negeri sipil (PNS) setelah diserang kelompok bersenjata ketika mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat.
Ia juga menyebut adanya peristiwa penyekapan yang menimpa sembilan perempuan dan anak-anak.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal,” ujar Nona.
Menurutnya, pembahasan mengenai HAM tetap penting. Namun, isu tersebut tidak seharusnya digunakan untuk membenarkan kekerasan ataupun mengadvokasi separatisme.
“Masalah HAM membutuhkan diskusi serius, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau mengadvokasi separatisme,” lanjut dia.
Indonesia Tegaskan Penegakan Hukum
Nona mengatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Penegakan hukum, kata dia, akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kewajiban internasional di bidang HAM.
Indonesia juga menyoroti sikap sejumlah negara yang dinilai mengesampingkan fakta mengenai korban sipil ketika menyampaikan tuduhan terkait situasi HAM di Papua.
“Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya,” imbuh Nona.
Indonesia, lanjut Nona, akan tetap terlibat secara konstruktif dalam upaya perlindungan hak warga sipil melalui mekanisme yang relevan.
Tuduhan mengenai pelanggaran HAM juga akan disikapi melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk melalui Komnas HAM yang independen.
Indonesia Klaim Konsisten di Forum HAM
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi sistem HAM internasional.
Nona menyebut rekam jejak Indonesia telah mendapat pengakuan dari komunitas global. Salah satunya melalui terpilihnya Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB 2026, setelah sebelumnya menjadi anggota dewan tersebut selama enam periode.
