HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel ternyata masih bersikeras perlunya dilakukan kontrol terhadap rumah ibadah demi mengantisipasi penyebaran paham radikal.
Kali ini, Rycko pun menyebut bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal tersebut dan berbuah sesuatu yang positif.
“Saya bicara sama MUI, ternyata mereka sudah mengerjakan ini,” kata Rycko dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (9/9).
Kontrol tersebut diklaim oleh Rycko, mulai dari pengawasan isi dan pemberi ceramah di rumah ibadah. Langkah tegas pun kemudian baru diambil jika baru ditemukan hal yang menyimpang.
“Mekanisme kontrol yang saya maksud adalah mulai dari pendirinya yang mendirikan mesjid, pengurusnya, DKM-nya, harus mengontrol ini. Kalau ada penceramah yang mulai menyebarkan kebencian, catat, coret,” jelasnya.
Dengan keterbatasan yang dimiliki BNPT, Rycko pun malah meminta bantuan dari berbagai pihak agar kontrol rumah ibadah tersebut tetap dilakukan.
“Namanya ngontrol semua, semua pihak harus bertanggung jawab. Pendirinya pengurus masjidnya, DKM-nya, kemudian MUI-nya, kemudian tokoh masyarakatnya tokoh agamanya, ketua-ketua lingkungan yang ada di situ, pemerintah diwakili oleh FKUB, FKUB di dalamnya ada pemerintah ada Forkopimda, ada TNI, ada Polri ada Kementerian Agama,” bebernya.
“Seandainya pemerintah dikasih kewenangan pun oleh UU untuk mengontrol, kemampuannya nggak ada, apalagi cuma BNPT yang cuma seupil jumlahnya, nggak cukup,” sambungnya.
Jenderal bintang tiga itu pun mengklaim perlunya mekanisme kontrol terhadap tempat ibadah, utamanya masjid yang digunakan untuk penyebaran paham radikal.
“Dimana simbol-simbol atribut agama Islam dengan jumlah keagamannya itu dimanfaatkan untuk menyebarkan rasa kebencian atas nama demokrasi,” ujarnya.
Jika tak ada kontrol terhadap isi ceramah di rumah ibadah, Rycko khawatir ceramah agama disusupi oleh doktrin yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dia menekankan lagi, usulnya semata untuk mempersempit penyebaran paham radikal.
“Mekanismenya harus dilembagakan, kenapa dilembagakan? Untuk mempersempit ruang gerak, mempersempit ruang gerak penyebaran ideologi yang menggunakan atribut simbol-simbol agama dan tempat ibadah. Kalau nggak ya, kalau nggak, datang anak rajin ke masjid, pulang mengkafirkan bapaknya sama ibunya,” tutupnya.
