HOLOPIS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, terdapat pertanyaan yang lebih substantif yaitu sejauh mana penambahan perangkat pemerintahan mampu mempercepat penyelesaian persoalan rakyat.
Ketua Umum PC Kota Jakarta Pusat Pemuda Muslimin Indonesia, Amirullah Hijrian, mengatakan bahwa pemerintah saat ini menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan anak tidak sekolah, kesejahteraan guru, kebakaran hutan dan lahan, ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, kesehatan, kesenjangan sosial, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.
“Indonesia tidak kekurangan pejabat. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang mampu mengubah kewenangan menjadi kerja nyata dan kebijakan menjadi solusi yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai struktur pemerintahan bertambah, tetapi persoalan rakyat terus berulang.” kata Amirullah dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Jumat (2/10/2026).
Menurut Amirullah, berbagai persoalan tersebut tidak cukup ditangani secara reaktif. Pemerintah membutuhkan kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penguatan pencegahan, serta evaluasi terhadap kebijakan yang belum mencapai hasil optimal.
“Karhutla tidak boleh hanya ditangani ketika api sudah meluas. Persoalan pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi sekolah. Kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi statistik. Pengangguran harus dijawab dengan perluasan kesempatan kerja, sementara ketahanan pangan harus tercermin dalam keterjangkauan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Amirullah berharap anggota Wantimpres yang baru dilantik benar-benar menjalankan fungsi pertimbangan secara objektif, independen dalam memberikan pandangan, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, Presiden tidak hanya membutuhkan masukan yang menguatkan kebijakan, tetapi juga pertimbangan yang mampu menunjukkan risiko, kekurangan, dan dampak sebuah kebijakan.
“Presiden tidak hanya membutuhkan orang yang membawa kabar baik. Presiden membutuhkan orang yang berani menyampaikan kenyataan, termasuk ketika ada kebijakan yang perlu dikoreksi,” tuturnua.
Terkait Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Amirullah berharap lembaga tersebut tidak hanya berfungsi menyampaikan program dan capaian pemerintah kepada publik.
Komunikasi pemerintah, menurutnya, harus menjadi jembatan dua arah yaitu menjelaskan kebijakan secara transparan sekaligus menyerap kritik, keluhan, dan aspirasi masyarakat.
“Komunikasi publik jangan hanya berbicara tentang apa yang telah dilakukan pemerintah. Pemerintah juga perlu mendengar apa yang dirasakan rakyat,” katanya.
Amirullah menegaskan bahwa kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial dan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
