Kondisi itu menjadi perhatian Kemenhaj karena menyangkut kepastian pelayanan terhadap jamaah yang telah membayar biaya perjalanan.
Pemblokiran SISKOPATUH memiliki fungsi penting dalam pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah.
Dengan akses tersebut dihentikan, aktivitas transaksi dan pendaftaran jamaah baru oleh PPIU yang dikenai tindakan dapat dihentikan sementara.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif agar persoalan operasional tidak berkembang menjadi semakin banyak jamaah yang terdampak.
Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan Permen Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026.
Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perjalanan haji khusus dan umrah.
Kasus dua travel yang aksesnya diblokir menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih teliti sebelum memilih penyelenggara perjalanan umrah.
Calon jamaah perlu memastikan status dan legalitas PPIU, kemudian mencermati detail paket perjalanan yang ditawarkan.
Kepastian jadwal penerbangan, akomodasi, transportasi, pembimbing, hingga mekanisme apabila terjadi perubahan keberangkatan perlu dipahami sejak awal.
Dokumen pembayaran dan perjanjian perjalanan juga penting disimpan sebagai bukti apabila muncul persoalan di kemudian hari.
Bagi Kemenhaj, perlindungan jamaah merupakan bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.
Karena itu, ketika ditemukan persoalan yang berpotensi merugikan jamaah, tindakan administratif dapat dilakukan untuk menghentikan sementara aktivitas yang dinilai berisiko.
Pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap PT JGroup Amanah Wisata dan PT Annisa Ahmada Travelindo menjadi langkah Kemenhaj untuk menghentikan transaksi serta pendaftaran jamaah baru, sekaligus mencegah potensi bertambahnya masyarakat yang terdampak persoalan penyelenggaraan perjalanan umrah.
