JAKARTA, HOLOPIS.COM — Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen.
Jimly menilai penerapan ambang batas tersebut secara nasional untuk DPR maupun DPRD dapat memberikan dampak terhadap konsolidasi politik. Namun, menurut dia, kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi pemilih yang menginginkan adanya pilihan politik di luar partai-partai yang saat ini berada di parlemen.
“Naik 5% dan berlaku nasional DPR/DPRD seluruh Indonesia. Sangat baik untuk konsolidasi politik, tapi pasti juga ditentang warga yang tidak puas dengan kinerja 8 parpol di DPR sekarang dan ingin ada saluran lain,” tulis Jimly melalui akun media sosialnya, @JimlyAs seperti dikutip Holopis.com, Kamis (17/9/2026).
Prof Jimly kemudian menawarkan alternatif lain dalam pengaturan ambang batas parlemen. Menurut dia, parliamentary threshold dapat dihapuskan atau ditetapkan menjadi nol persen, sementara konfigurasi fraksi di DPR disederhanakan.
“Alternatifnya bisa threshold di-O%-kan saja, tapi fraksi di DPR dibuat 2 saja: Pemerintah vs non-Pemerintah,” tulisnya.
Pernyataan mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut muncul di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang kembali memunculkan isu mengenai besaran ambang batas parlemen.
Jika PT ditetapkan 5 persen, partai politik peserta pemilu harus memperoleh sedikitnya 5 persen suara untuk dapat memperoleh kursi di DPR sesuai mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang. Sementara itu, usulan Jimly mengenai threshold 0 persen disertai penyederhanaan fraksi merupakan alternatif desain politik kepartaian yang berbeda.
Gerindra Sepakat PT 5 Persen
Di tengah perdebatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan bahwa partainya menyepakati ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
Sugiono mengatakan pembahasan tersebut muncul dalam pertemuan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Saat pertemuan berlangsung, Sugiono mengaku sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke New Delhi, India.
“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Sugiono, Gerindra dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sugiono mengatakan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah masih akan kembali bertemu untuk membahas sejumlah poin dalam revisi UU Pemilu. Ia belum memastikan kapan pembahasan revisi UU tersebut akan dimulai di DPR.
“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi,” ujarnya.
