HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perencanaan pembangunan Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026, Jawa Tengah meraih terbaik 3 kategori pemerintah provinsi.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Capaian Jawa Tengah tidak hanya datang dari tingkat provinsi. Dua daerah di Jawa Tengah juga mencatat prestasi dalam ajang yang sama. Kabupaten Kendal meraih terbaik 1 kategori kabupaten, sedangkan Kota Pekalongan meraih terbaik 3 kategori kota.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, kualitas perencanaan tidak cukup hanya dilihat dari dokumen. Hal yang lebih penting adalah bagaimana rencana tersebut diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini bentuk kolaborasi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat,” kata Taj Yasin, dikutip Holopis.com, Rabu (30/9/2026).
Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Jawa Tengah dalam PPD 2026 adalah Speling atau Dokter Spesialis Keliling.
Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama layanan dokter spesialis. Kehadiran Speling juga diarahkan untuk memperkuat program pemerintah pusat di bidang kesehatan.
Taj Yasin mengatakan, program tersebut menjadi bentuk penguatan terhadap kebijakan nasional melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Ini selaras dengan pemerintah pusat yaitu cek kesehatan gratis. Lalu kita kuatkan dengan spesialisnya,” ujarnya.
Program Speling menjadi salah satu contoh bagaimana perencanaan pembangunan daerah tidak berhenti pada penyusunan target, tetapi diterjemahkan menjadi layanan yang dapat langsung diakses masyarakat.
Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto menjelaskan, penilaian PPD tidak semata-mata melihat kualitas dokumen perencanaan yang disusun pemerintah daerah.
Penilaian mencakup rangkaian proses pembangunan, mulai dari penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, pelaksanaan program hingga inovasi daerah.
