JAKARTA – Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule menduga ada pihak yang sengaja memberikan data yang salah kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPD, dan DPR RI pada hari Jumat, 14 Agustus 2026 lalu.
“Ada pengkhianat, yang bukan saja sekadar ingin merusak reputasi dan kredibilitas presiden, tapi sudah mengarah ingin menjatuhkan presiden,” kata Iwan Sumule, Selasa, 18 Agustus 2026.
Sebagaimana diketahui, dalam Sidang Tahunan MPR dan DPR beberapa hari silam, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat capaian pemerintahan sekaligus data-data terkait program dan kebijakan yang telah maupun akan dijalankan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut seorang perempuan bernama Ibu Susana sebagai pengupas bawang dengan penghasilan sekitar Rp700 ribu per kilogram. Nama Ibu Susana disebut sebagai salah satu contoh masyarakat yang disinggung dalam konteks program dan kebijakan pemerintah yang disampaikan presiden.
Belakangan, pernyataan tersebut menuai sorotan setelah diketahui profesi Ibu Susana yang sebenarnya adalah pemilah kain perca, bukan pengupas bawang. Kekeliruan ini menjadi perhatian publik karena sosok Ibu Susana sebelumnya sempat ditayangkan di kanal YouTube resmi Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) sebagai penjahit bahan perca.
Perbedaan informasi antara yang disampaikan presiden dalam pidato resmi kenegaraan dengan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh Bakom RI itulah yang kemudian memicu dugaan Iwan Sumule bahwa ada pihak yang sengaja menyodorkan data keliru kepada presiden.
Terkait dengan itu, Iwan menyayangkan soal data mengenai sosok Ibu Susana yang sebelumnya pernah ditayangkan di kanal YouTube resmi Bakom RI sebagai penjahit bahan perca, seketika berubah profesi menjadi pengupas bawang.
“Kan gile, karena sebelumnya sudah ditampilkan di medianya Bakom, tukang jahit, bukan tukang kupas bawang. Artinya, memang ada yang ingin presiden salah,” ujar Iwan.
Iwan, yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menilai publik tidak bisa disalahkan ketika mengkritik pidato Presiden Prabowo terkait kekeliruan data tersebut. Menurutnya, dalam forum resmi kenegaraan yang membahas anggaran dan program pemerintah, presiden seharusnya tidak menyampaikan data yang keliru.
“Terutama terkait basis data, karena semua programatik pemerintah disusun dan dibuat berdasar basis data yang tepat dan akurat,” kata Iwan.
Iwan juga menilai Tim Komunikasi Presiden, dalam hal ini Bakom RI, berperan dalam kekeliruan yang menurutnya berpotensi merusak reputasi dan kredibilitas presiden tersebut.
