JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah bergerak cepat merespons kebijakan tarif baru sebesar 32% yang diumumkan Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang asal Indonesia. Sebagai langkah awal, Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (3/4).
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai strategi guna menanggapi isu-isu yang disorot dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh US Trade Representative.
Presiden RI Prabowo Subianto langsung bergerak cepat dengan menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk melakukan reformasi struktural. Langkah ini mencakup penyederhanaan regulasi serta penghapusan aturan-aturan yang dianggap menghambat perdagangan, khususnya dalam hal non-tariff barrier.
“Kami ingin meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pasar, dan menarik investasi agar perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” tulis Kemlu RI.
Indonesia juga tak sendirian dalam menghadapi kebijakan ini. Pemerintah sudah berkoordinasi dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, guna membahas langkah bersama. Sebab, seluruh negara ASEAN terkena dampak tarif AS ini.
Tak hanya itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memantau dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi dampak ekonomi lebih lanjut.
Sebagai informasi, Presiden Trump mengumumkan tarif 32% terhadap barang asal Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia sebelumnya mengenakan tarif 64% terhadap produk-produk AS. Kebijakan ini memicu kekhawatiran besar, terutama di sektor ekspor Indonesia yang mengandalkan pasar AS.
Namun, dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, Indonesia bertekad untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya di tengah ketidakpastian global.
