HOLOPIS.COM, SERANG – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten mengkritik arah pembangunan Provinsi Banten menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26.
GMNI menilai slogan “Banten Bergerak, Banten Berdampak” belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti sejumlah persoalan mulai dari tata kelola anggaran, pengangguran, pendidikan, kesehatan, agraria, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ketua DPD GMNI Banten, Achmad Huzein Edi Saputra Nasution atau Zein Nasution, mengatakan narasi keberhasilan pembangunan pemerintah provinsi perlu dibandingkan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Tagline ‘Banten Bergerak Banten Berdampak’ adalah sebuah ironi. Bergerak ke mana dan berdampak untuk siapa? Fakta hari ini menunjukkan Banten justru bergerak mundur dalam tata kelola anggaran dan berdampak semu bagi rakyat kecil,” kata Zein dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Rabu (7/10/2026).
Berdasarkan kajian DPD GMNI Banten, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemprov Banten.
Soroti Transparansi dan Belanja APBD
GMNI Banten menyoroti transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp10,27 triliun melalui Perda Nomor 6 Tahun 2025.
Menurut GMNI, rincian penggunaan anggaran hingga tingkat program masih sulit diakses masyarakat melalui laman resmi Pemprov Banten.
Organisasi tersebut kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
GMNI juga menyoroti alokasi jasa tenaga ahli yang disebut meningkat dari Rp38 miliar pada 2024 menjadi Rp52,38 miliar pada 2025 dan Rp55,47 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut, berdasarkan kajian GMNI, tersebar dalam 184 paket pekerjaan dan mengalami peningkatan sekitar 46 persen atau Rp17,47 miliar dalam dua tahun.
Di sisi lain, GMNI menyoroti anggaran belanja makanan dan minuman yang disebut mencapai Rp110,44 miliar. Angka tersebut mencakup belanja jamuan tamu sekitar Rp46,78 miliar dan rapat Rp30,75 miliar.
Sementara itu, anggaran bantuan sosial (bansos) disebut hanya sekitar Rp18 miliar.
