“Pelaku usaha membutuhkan kepastian apakah pengajuan HGU baru dapat disetujui,” kata Eddy.
Kepastian yang sama, lanjut dia, juga dibutuhkan perusahaan yang saat ini mengajukan perpanjangan HGU.
Pasalnya, ketidakjelasan mengenai persetujuan perpanjangan hak tersebut dapat berdampak terhadap kepastian perusahaan dalam menjalankan usaha.
Eddy menilai HGU memiliki posisi penting bagi pelaku usaha perkebunan karena menjadi dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha di atas lahan yang dikuasai perusahaan.
“HGU itu adalah alas hak yang tertinggi, ini sangat perlu untuk kepastian hukum dan kepastian berusaha,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut menjadi semakin penting karena investasi perkebunan sawit membutuhkan kepastian dalam jangka panjang.
Tanpa kejelasan mengenai penerbitan maupun perpanjangan HGU, pelaku usaha berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam menentukan rencana investasi dan pengembangan kebun.
GAPKI pun menilai kepastian HGU perlu menjadi perhatian untuk menjaga iklim investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan.
Dengan munculnya sejumlah sengketa dan berlangsungnya penertiban kawasan hutan, kepastian hak atas lahan kini menjadi salah satu isu yang ikut membayangi industri sawit.
Bagi pelaku usaha, kejelasan mengenai HGU menjadi faktor penting agar investasi dan keberlanjutan bisnis tidak ikut terseret dalam ketidakpastian hukum.
