HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Bolivia Rodrigo Paz Pereira mengambil langkah drastis di tengah memburuknya krisis politik dan sosial yang mengguncang negaranya. Di saat demonstrasi dan blokade jalan terus meluas, Paz mengumumkan pemotongan gaji dirinya dan para menteri kabinet hingga 50 persen.
Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Paz saat menghadiri sebuah acara di Sucre, ibu kota konstitusional Bolivia, pada Senin waktu setempat.
Menurut Paz, keputusan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadapi kondisi negara yang sedang berada dalam tekanan berat.
“Komitmen pemerintah terhadap negara,” kata Paz saat menjelaskan alasan pemotongan gaji itu dikutip dari Aljazeera, Selasa, (26/5/2026).
Langkah penghematan itu muncul ketika Bolivia memasuki pekan keempat gejolak politik nasional. Gelombang demonstrasi yang terus membesar menyebabkan situasi ekonomi semakin memburuk, terutama di La Paz dan El Alto.
Blokade jalan yang dilakukan massa membuat distribusi logistik terganggu. Akibatnya, sejumlah wilayah mulai mengalami kelangkaan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Kondisi itu memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar. Sementara, rumah sakit dan pasar dilaporkan kesulitan mendapatkan pasokan penting.
Para demonstran mendesak pemerintahan Rodrigo Paz mencabut kebijakan penghematan yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat.
Mereka juga menuntut kenaikan upah serta pemulihan subsidi bahan bakar yang selama bertahun-tahun menjaga harga energi tetap stabil sejak 2006.
Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah sentris Rodrigo Paz juga menghadapi kritik politik dari berbagai kelompok masyarakat.
Presiden Paz dituduh lebih dekat dengan kalangan bisnis besar dan elite ekonomi dibanding masyarakat akar rumput. Kritik semakin tajam karena kabinet pemerintah dianggap minim keterwakilan masyarakat adat dan kelas pekerja. Hal itu berbeda dengan pemerintahan Bolivia pada era sebelumnya.
Rodrigo Paz sendiri baru menjabat sebagai presiden pada November lalu setelah mewarisi kondisi ekonomi yang sudah berada dalam situasi sulit.
Sejak awal pemerintahannya, Paz mendorong pengurangan belanja negara dan pemangkasan subsidi bahan bakar sebagai langkah untuk menstabilkan keuangan publik Bolivia.
Namun, kebijakan itu justru memicu kemarahan publik karena dianggap memperburuk beban hidup masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakstabilan ekonomi nasional.
