JAKARTA — Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan dan cenderung tanpa basa-basi patut menjadi salah satu faktor yang dibaca dalam konteks pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Arifki, gaya tersebut memang berhasil mendongkrak popularitas Purbaya di mata publik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.
“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,” ujar Arifki dalam keterangan persnya, Selasa (15/9/2026).
Menurut Arifki, salah satu contohnya adalah ketika Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah. Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, polemik tersebut memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan.
“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.
Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh. Arifki menilai isu tersebut memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat tersebut sangat lekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” ujarnya.
Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.
“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” katanya.
“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelas Arifki.
Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah mendapatkan popularitas karena publik merasa mendapatkan informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.
“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” katanya.
Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.
