JAKARTA – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai mulai menghangatnya wacana politik menuju Pilpres 2029 tidak bisa dipandang sekadar spekulasi biasa, terutama terkait munculnya kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Prabowo Subianto pada kontestasi mendatang.
Dalam rilis yang disampaikannya, Edy menyoroti pernyataan Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, yang menyebut Gibran lebih berpotensi menjadi rival Prabowo dibanding kembali dipasangkan sebagai calon wakil presiden.
“Banyak orang mungkin menganggap ini sekadar gosip politik terlalu dini. Tapi politik sering membuktikan: tidak ada asap tanpa api,” tulis Edy dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Menurut Edy, publik perlu membaca lebih jauh narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menilai pernyataan tersebut bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi hingga 2034.
“Saya membaca, ucapan Jokowi tentang ‘dua periode’ bukan sekadar dukungan. Itu adalah upaya penguncian politik,” ujarnya.
Edy berpandangan narasi tersebut mengandung pesan politik agar Prabowo tidak mengganti Gibran sebagai pasangan pada Pilpres 2029.
Menurutnya, jika Prabowo memilih figur lain sebagai calon wakil presiden, maka potensi tekanan politik dari relawan Jokowi, basis loyalis, hingga partai pendukung bisa muncul.
“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” katanya.
Ia juga menilai langkah politik Gibran sejak maju sebagai calon wakil presiden hingga masuk ke pemerintahan merupakan bagian dari desain jangka panjang dinasti politik.
Dalam pandangannya, posisi wakil presiden memberi Gibran ruang membangun jaringan kekuasaan, baik di birokrasi, partai politik, militer, hingga bisnis nasional dan internasional.
“Kalau duet bertahan, Gibran makin matang. Jika pecah kongsi, Gibran sudah punya panggung nasional dan basis politik sendiri,” tulis Edy.
Karena itu, Edy mengingatkan Prabowo agar berhati-hati membaca dinamika politik di sekelilingnya agar tidak sekadar menjadi jembatan konsolidasi kekuatan politik keluarga Jokowi.
“Rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia. Bukan untuk mengamankan proyek kekuasaan keluarga Jokowi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahaya apabila demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi kekuasaan yang hanya berputar pada lingkar keluarga tertentu.
“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu memang tetap ada, tapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.
