HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat kebijakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Pandjaitan, mengatakan pemerintah menargetkan proses digitalisasi bansos telah mencapai 80 persen pada bulan depan.
Dengan target tersebut, sebagian besar sistem diharapkan telah siap sebelum peluncuran yang direncanakan pada Oktober 2026.
“Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out (diluncurkan). Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Luhut mengakui percepatan digitalisasi bansos masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait data penerima berdasarkan desil. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarpihak agar dapat diminimalkan.
“Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” tuturnya.
Selain digitalisasi bansos, pemerintah juga menyiapkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Gernas Perlinsos). Program ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang memang berhak.
Gernas Perlinsos diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan penyaluran bansos, termasuk kondisi ketika masyarakat yang masuk kategori penerima justru belum memperoleh bantuan.
Di sisi lain, Luhut mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Melalui skema tersebut, penyaluran bantuan ke depan diharapkan dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
Pemerintah juga tidak lagi diarahkan untuk memberikan subsidi dalam bentuk produk, melainkan menyalurkannya secara langsung kepada penerima manfaat. Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat miskin dipastikan menjadi penerima bantuan.
“50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah,” ucapnya.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar yang lebih transparan.
Sistem digital dinilai dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan. Kondisi tersebut diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran bansos.
