JAKARTA, HOLOPIS.COM — Di tengah dinamika politik nasional yang masih kerap diwarnai ketegangan, politisi dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjaga perbedaan tetap berada dalam koridor demokrasi. Politik tidak semestinya selalu berujung pada pertentangan yang berpotensi memecah masyarakat.
Pandangan itu disampaikan oleh aktivis 1998, Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2026). Ia menilai Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra merupakan dua figur politik sipil yang menarik untuk dicermati dalam konteks tersebut.
Menurut Ridwan, Puan dan Dasco memang berasal dari kekuatan politik berbeda. Namun, keduanya sama-sama memiliki posisi strategis dalam kehidupan politik nasional dan mempunyai ruang untuk menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus menghilangkan komunikasi.
“Puan berada di pucuk penting parlemen sekaligus menjadi salah satu figur sentral PDI Perjuangan. Sementara Dasco merupakan salah satu figur penting Gerindra yang memiliki pengalaman panjang dalam komunikasi politik dan dinamika parlemen,” kata Ridwan.
Alumni UPN Veteran Jakarta tersebut menilai perbedaan pilihan dan posisi politik merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Persoalan muncul ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi permusuhan yang kemudian ikut menyeret masyarakat ke dalam konflik politik.
“Keduanya menunjukkan bahwa perbedaan partai tidak harus menghilangkan ruang komunikasi. Dalam demokrasi, perbedaan justru merupakan sesuatu yang wajar selama tidak berubah menjadi permusuhan,” ujarnya.
Ridwan mengatakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum yang berpotensi memperlebar jarak di tengah masyarakat. Karena itu, institusi politik dan komunikasi antarelite dinilai memiliki peran penting untuk mengelola perbedaan tersebut.
“Di sinilah figur seperti Puan dan Dasco mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Posisi mereka bukan hanya membawa kepentingan partai, tetapi juga ikut menentukan bagaimana demokrasi bekerja di tengah masyarakat,” tuturnya.
Menurut Ridwan, politik membutuhkan ketegasan sekaligus kemampuan menahan diri. Kritik, kata dia, harus tetap diberikan ruang, sementara perbedaan pendapat harus dihormati dan kekuasaan tetap perlu diawasi.
“Politik membutuhkan ketegasan, tetapi juga membutuhkan kemampuan menahan diri. Kritik harus tetap hidup, perbedaan pendapat harus dihormati, dan kekuasaan harus tetap diawasi,” tegas Ridwan.
Maka dari itu, salah satu aktivis pergerakan yang tercatat sebagai salah satu pendiri Forum Kota (FORKOT) ini pun mengingatkan, agar persaingan politik di tingkat elite tidak berubah menjadi konflik horizontal. Masyarakat, menurutnya, tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari pertarungan politik yang terlalu gaduh.
“Masyarakat sudah cukup lama menjadi penonton dari pertarungan politik yang sering kali terlalu gaduh. Energi bangsa seharusnya tidak habis hanya untuk mempertentangkan siapa yang menang dan siapa yang kalah,” katanya.
Ridwan menekankan bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat. Momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026 juga dinilainya sebagai waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali makna politik dalam kehidupan berbangsa.
