Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi dilematis untuk menentukan nasib orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lingkungan pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Hari, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden berpotensi menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengevaluasi keberadaan para pendukung Gibran yang selama ini menempati sejumlah posisi strategis di pemerintahan.
“Semua kembali kepada Presiden Prabowo Subianto, apakah mundurnya Gibran menjadi satu bagian untuk mendepak pendukungnya yang ada dan mendapat posisi strategis baik di pemerintahan maupun BUMN. Tentunya posisi Presiden Prabowo Subianto seperti peribahasa, ‘bagai makan buah simalakama’,” ujar Hari Purwanto dalam pandangan politiknya, Senin (16/11/2026).
Hari juga mempertanyakan kemungkinan para loyalis Gibran mengubah haluan politik dengan menyatakan kesetiaan kepada Presiden Prabowo agar tetap bisa mempertahankan posisi mereka di lingkaran kekuasaan.
Ia bahkan melontarkan kemungkinan para pendukung Gibran tersebut akan membuat semacam pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk tunduk dan patuh terhadap kepemimpinan Prabowo.
“Mungkinkah para loyalis Gibran akan menyeberang dengan membuat ‘pakta integritas’ kepada Presiden Prabowo untuk tetap ada dalam pemerintahan dan kebulatan tekad tunduk dan patuh,” katanya.
Lebih lanjut, Hari meyakini Prabowo telah menerima laporan mengenai peta keberadaan orang-orang yang selama ini memiliki kedekatan politik dengan Gibran, termasuk mereka yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun BUMN.
Menurutnya, laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan siapa saja yang masih layak dipertahankan dan siapa yang perlu dievaluasi dari posisi masing-masing.
“Tentunya Prabowo Subianto sudah mendapat laporan secara utuh loyalis Gibran yang masih layak dilibatkan atau didepak dari pemerintahan atau BUMN,” ungkapnya.
Meski demikian, Hari mengingatkan agar dinamika politik pasca-pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 lalu tidak berkembang menjadi kegaduhan baru yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih mengutamakan konsolidasi dan efektivitas kerja kabinet, terlebih kondisi perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius.
“Jangan juga ini menjadi kegaduhan baru, di mana situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja,” tegas Hari.
Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah dinamika politik menyusul polemik persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!