Tenggat Akhir Prabowo Ajukan Dua Calon Wapres pada 25 November 2026

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, batas akhir penyerahan nama calon tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat Rabu, 25 November 2026. Tenggat tersebut ditetapkan setelah MPR menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, batas akhir penyerahan nama calon tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan perubahan jadwal itu, waktu pengajuan dua kandidat turut menyesuaikan dari rencana sebelumnya.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menegaskan, Presiden harus mengajukan dua nama kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Jumlah tersebut, menurutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga pengajuan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu nama.

“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Selain mengajukan dua kandidat, Prabowo juga harus menyertakan dokumen persyaratan yang diperlukan. Muzani menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan tersebut. Namun, ia tidak merinci satu per satu dokumen yang dimaksud.

“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Setelah nama dan dokumen calon diserahkan, proses pemeriksaan kelengkapan akan ditangani tim verifikasi MPR. Tim tersebut nantinya memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai persyaratan kandidat, termasuk dokumen ijazah dan hal-hal terkait pemeriksaan kesehatan.

“Yang kedua, soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” tutur Muzani.

Adapun perubahan jadwal sidang paripurna tersebut merupakan tindak lanjut surat Presiden Prabowo yang diterima pimpinan MPR pada Senin pagi. Dalam surat itu, Presiden mengusulkan agar agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur selama sepekan.

Muzani menjelaskan, Prabowo membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama kandidat. Selain itu, padatnya agenda kenegaraan Presiden turut menjadi pertimbangan perubahan jadwal.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” kata Muzani.

Perubahan agenda tersebut juga membuat MPR perlu menyiapkan mekanisme pemilihan dan pelantikan. Muzani menyebut pembahasan teknis, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme pemungutan suara, akan disiapkan oleh panitia ad hoc.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama