Soal Kekosongan Kursi Wapres Pasca Ditinggal Gibran, Hasto Pilih Singgung Etika dan Moralitas

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan mengenai sikap politik partainya terkait posisi Wakil Presiden RI yang disebut kosong setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakan, kewenangan tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Karena itu, persoalan strategis seperti posisi Wakil Presiden harus menjadi keputusan Ketua Umum.

“Berkaitan dengan bagaimana sikap politik PDIP Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pasca mundurnya saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan ibu ketua umum Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto dalam video yang dikutip Holopis.com, Sabtu (14/11/2026).

Di sisi lain, Hasto menekankan bahwa PDIP memiliki prinsip politik yang berlandaskan konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Menurut dia, praktik politik yang membangun peradaban harus dijalankan dengan keteguhan memegang prinsip-prinsip tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya politik yang bergerak di tengah masyarakat dengan mengorganisasi rakyat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat menjadi landasan dalam menentukan keputusan-keputusan politik strategis.

“Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto berharap dinamika politik yang berlangsung belakangan ini dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai etika moral dan keteladanan pemimpin merupakan hal penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Hasto juga mengingatkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan, terlebih jika digunakan untuk kepentingan jangka pendek atau dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi.

“Semoga bangsa Indonesia semakin diteguhkan oleh etika moral dan juga keyakinan bahwa kita bisa bangkit bersama-sama. Dan peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran yang sangat penting tentang pentingnya etika moral dan keteladanan seorang pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi melanggar konstitusi dan menggunakan berbagai alat-alat kekuasaan bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek,” tuturnya.