Mahfud MD Yakin 60 Persen Lebih Wapres Ganti

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meyakini terdapat peluang lebih dari 60 persen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diganti menyusul perkembangan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Keyakinan tersebut disampaikan Mahfud saat berbicara dalam podcast Close The Door yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Mahfud menilai, secara yuridis dan konstitusional, posisi Gibran menghadapi persoalan serius setelah putusan MA yang menguatkan persoalan mengenai surat keterangan (Suket) pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.

“Saya meyakini lebih dari 60% akan ganti, lebih dari 60% keyakinan saya ini akan ganti,” kata Mahfud.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah pertimbangan dalam putusan MA yang menurutnya telah mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sebagai fakta hukum yang tidak dapat diperdebatkan.

Mahfud menyoroti penggunaan istilah notoire feiten dalam salah satu butir pertimbangan putusan MA. Istilah tersebut dalam hukum merujuk pada fakta yang telah diketahui secara umum atau tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

“Karena secara yuridis ya secara konstitusi sudah tidak mungkin, putusan MA yang terakhir itu yang naskah lengkapnya baru beredar hari ini sesehari ini, dulu kan baru ringkasannya, sekarang sudah beredar, ada satu kalimat di butir 3 pertimbangan itu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor tanggal 5 Oktober itu adalah satu fakta yang merupakan notoire feiten, itu fakta yang tidak bisa diperdebatkan,” ujarnya.

Menurut Mahfud, pertimbangan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keberadaan Suket yang menjadi objek sengketa. Ia menilai, putusan MK yang disebut dalam pertimbangan MA telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah.

“Berarti Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia tidak punya ijazah pada saat mendaftarkan, putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap sudah tidak bisa dibantah dan karenanya Suket-nya dianggap tidak ada,” tutur Mahfud.

Ia juga menekankan bahwa putusan MA tersebut tidak bisa lagi diperlakukan seperti putusan pengadilan tingkat pertama yang masih dapat diajukan banding. Oleh sebab itu, sudah tidak ada celah lagi bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melawan putusan MA tersebut.

“Karena ini putusan MA, kalau putusan PTUN bisa bandingkan, ini kan sudah putusan PTUN sudah, lalu dibawa ke MA begitu keputusannya,” katanya.

Meski demikian, Mahfud menjelaskan bahwa perubahan posisi Wakil Presiden tidak otomatis terjadi hanya karena adanya putusan pengadilan. Menurutnya, persoalan tersebut selanjutnya harus disikapi melalui mekanisme politik dan konstitusional di DPR RI.

Ia menyebut peluang pergantian Wakil Presiden sangat berkaitan dengan sikap partai politik dan anggota parlemen dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya.