Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago memiliki analisis terkait dinamika politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat mengutarakan ingin mengundurkan diri dari jabatannya saat inu.
Terlebih itu, 8 (delapan) fraksi di DPR dikabarkan akan menyampaikan sikap bersama terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik ijazah Gibran.
Perkembangan ini semakin membuka spekulasi mengenai masa depan posisi RI-2 dan kemungkinan figur yang akan mengisinya jika terjadi kekosongan jabatan.
Arifki menilai meskipun keinginan mundur Gibran masih sebatas niat, partai politik tentu mulai memperhitungkan berbagai kemungkinan.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” kata Arifki, Rabu (11/11/2026).
Jika posisi Wakil Presiden benar-benar kosong, momentum tersebut berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya.
“Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, jika Presiden Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan punya posisi tawar. Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah lainnya juga memiliki kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.
“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.
Tantangan yang dihadapi Prabowo jika benar Gibran lengser dari jabatannya saat ini adalah, apakah ia mampu menentukan sosok pendampingnya merampungkan masa jabatannya hingga 2029 mendatang.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” tukas Arifki.
Lebih lanjut, Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjend Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ungkapnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!