Mahfud MD Yakin 60 Persen Lebih Wapres Ganti

Dalam penjelasannya, Mahfud juga menyinggung adanya 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan Gibran.

“Waktu kita diskusi ini sudah ada 120 orang anggota DPR sudah tanda tangan, sekitar 20 persen, sudah ya sekitar 20%, 580 seluruh anggota ini sudah 120,” ungkapnya.

Dengan perkembangan tersebut, Mahfud melihat persoalan Gibran telah memasuki babak baru yang tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga keputusan politik lembaga negara.

Namun, keyakinan Mahfud mengenai peluang pergantian Wakil Presiden tersebut tetap merupakan penilaian pribadi. Secara konstitusional, pemberhentian Wakil Presiden harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan MPR.

“Jalur pengadilan sudah tertutup, kan MK mengatakan jalur pengadilannya waktu itu MK tidak berwenang, tetapi fakta bahwa ini ada kesalahan atau ada kekeliruan di dalam penentuan Suket itu. Makanya saya sejak dulu katakan ini tergantung pada politik ya, hukum politiknya,” tegas Mahfud MD.

Putusan Mahkamah Agung

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.

Kemudian di dalam bagian mengadili, mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang
menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026.

Mengadili dalam eksepsi, Mahkamah Agung menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019; mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.