Doli Sebut Gibran Bisa Mundur atau Diberhentikan, Ini Mekanisme Konstitusionalnya

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, menyebut terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi. Menurutnya, kedua pilihan tersebut memiliki dasar dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Doli menjelaskan, ketentuan mengenai pergantian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Ia menyebut sejumlah kondisi yang dapat menjadi dasar pergantian jabatan, mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, hingga tidak lagi memenuhi persyaratan.

“Ya sekarang begini. Itu kan sudah diatur juga di dalam mekanisme konstitusi kita, ya. Namanya pergantian ya, pergantian Presiden dan Wakil Presiden itu kan dijelaskan Pasal 8 itu kan karena sebabnya empat, ya kan? Mangkat, mengundurkan diri atau mengajukan pemberhentian atau diberhentikan, gitu kan? Atau lagi tidak memenuhi syarat. Kan kira-kira begitu, ya,” kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pernyataan Doli tersebut muncul di tengah pembicaraan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan Wakil Presiden. Ia mengaitkan kedua putusan tersebut dengan posisi Gibran dan menafsirkan bahwa putusan itu menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

“Nah, tinggal tergantung saja. Kalau sekarang yang hasil putusan MK dan MA itu kan menyatakan bahwa Wakil Presiden kita ini tidak lagi memenuhi syarat itu putusan MK dan MA. Ya kan? Kita menyimpulkannya begitu. Ya kan?” ujarnya.

Doli menilai, persoalan tersebut perlu mendapatkan respons dari DPR karena parlemen menjadi salah satu lembaga yang ditunggu sikapnya oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPR tidak boleh membiarkan persoalan tersebut tanpa mengambil sikap, meskipun keputusan akhirnya tetap bergantung pada proses yang berlangsung di masing-masing fraksi dan lembaga.

“Jadi saya kira DPR saya menegaskan apa yang pernah saya katakan DPR enggak boleh tindak diam ya, tidak boleh tinggal diam, ya, harus merespons putusan MK dan MA itu yang memang sekarang semua mengarah kepada DPR, ya. Apa pun sikapnya nanti yang diambil oleh DPR, DPR tidak boleh tidak bersikap, ya,” tuturnya.

Terkait mekanisme yang dapat digunakan, Doli lebih mendorong DPR memakai hak menyatakan pendapat dibandingkan hak angket. Ia menjelaskan, hak interpelasi merupakan instrumen untuk meminta keterangan, sedangkan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kedua mekanisme tersebut tidak relevan untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

“Hak interpelasi itu kan bertanya. Apalagi yang mau kita tanya? Hak angket itu mau diselidiki. Apa yang mau kita selidiki? Makanya dari awal saya mengatakan hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu,” jelas Doli.

Ia juga mengingatkan bahwa hak-hak yang diatur dalam konstitusi tersebut merupakan hak anggota DPR, bukan hak fraksi. Dengan demikian, penggunaan hak menyatakan pendapat tidak semata-mata ditentukan oleh keputusan organisasi fraksi, melainkan dapat diajukan oleh anggota parlemen sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, nah, dari pembicaraan-pembicaraan yang saya dapat apa? walaupun kita tidak pernah bertemu secara resmi gitu ya, rasa-rasanya sih responsnya positif ya, gitu ya. Saya enggak bisa kan itu kan gini sekali lagi mengatakan hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, itu hak anggota loh, ya. Bukan hak fraksi, wah jadi hak anggota,” ungkapnya.

Doli menjelaskan, apabila penggunaan hak menyatakan pendapat kemudian menjadi kesimpulan institusional DPR untuk memproses pemberhentian, tahapan berikutnya akan mengacu pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Mekanisme tersebut mencakup proses di DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

“Nah, kalau kemudian prosesnya berjalan dianggap ini menjadi kesimpulan institusi menjadi hak menyatakan pendapat DPR ya prosesnya udah masuk ke 7A, 7B, 7C. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Itu dalam Pasal 7A, B, dan C itu, gitu,” jelasnya.