Edy Mulyadi: Kesiapan Ahrie Sonta Buka-bukaan Bisa Jadi Pintu Ungkap Dalang Penyadapan

Kesiapan Irjen Ahrie Sonta Nasution untuk mengungkap fakta dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi titik penting dalam membongkar perkara tersebut. Wartawan senior Edy Mulyadi melihat sikap kooperatif Ahrie sebagai peluang untuk menelusuri lebih jauh pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi penyadapan.

Dalam pandangannya, pernyataan Krisna Murti selaku kuasa hukum Ahrie yang memastikan tidak ada intimidasi selama pemeriksaan menjadi hal penting. Kondisi tersebut, menurut Edy, membuka ruang bagi Ahrie untuk memberikan keterangan secara bebas dan menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada penyidik.

Edy menilai, apabila Ahrie benar-benar memberikan keterangan secara menyeluruh, penyidikan tidak semestinya hanya berhenti pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Alur operasional, penggunaan sistem penyadapan, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah juga perlu ditelusuri.

Ia bahkan melihat sikap Ahrie tersebut berpotensi mengubah dinamika perkara yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam tulisannya, Edy menyebut kemungkinan Ahrie bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana sebagai langkah yang dapat dikaitkan dengan konsep justice collaborator.

Namun, menurut Edy, apa pun istilah hukumnya, substansi terpenting adalah keterbukaan dalam mengungkap fakta dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Soroti Dugaan Makar dan Peran Aktor di Balik Layar

Edy berpandangan, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak cukup dilihat sebagai persoalan teknis penyadapan komunikasi. Ia mengaitkannya dengan kemungkinan adanya persoalan yang lebih luas, termasuk dugaan upaya mengganggu pemerintahan yang sah.

Dalam analisisnya, Edy menilai pernyataan sejumlah pejabat negara mengenai perkara tersebut menunjukkan bahwa penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh. Meski demikian, dugaan adanya skenario politik yang lebih besar tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut. Edy mengemukakan spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan kekuatan politik di luar struktur kepolisian, termasuk mengaitkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Akan tetapi, Edy tidak menyertakan bukti yang dapat memastikan dugaan tersebut. Karena itu, tudingan mengenai keterlibatan pihak di luar para tersangka masih merupakan pandangan dan spekulasi politik yang membutuhkan pembuktian.

Menurut Edy, penyidik harus menelusuri rantai komando dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta yang ditemukan, bukan berhenti pada dugaan maupun asumsi politik.

Momen bagi Prabowo Menegaskan Penegakan Hukum

Edy juga menilai perkara ini menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi politik. Ia memandang pengusutan kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk menegaskan independensi pemerintahan dari pengaruh kekuatan politik mana pun.

Dalam tulisannya, Edy menyoroti persepsi sebagian kalangan yang selama ini menilai pemerintahan Prabowo masih dibayangi pengaruh kekuasaan sebelumnya. Ia mengaitkan persepsi tersebut dengan dinamika politik pascapemilihan presiden dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Edy, apabila penyidikan menemukan keterlibatan pihak-pihak lain, proses hukum harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti yang tersedia. Ia mengingatkan agar pertimbangan stabilitas politik tidak menjadi alasan untuk membiarkan perkara tersebut berhenti di tengah jalan.

Edy juga mengingatkan bahwa penanganan yang hanya menyasar sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian tanpa menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berisiko menyisakan pertanyaan publik.

Karena itu, ia mendorong agar Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk memeriksa siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.