Nusron Wahid Ungkap 5 Klaster Penanganan Karhutla, Sejumlah HGU Perusahaan Terancam Dicabut

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam lima klaster.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron di kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dari lima klaster tersebut, langkah penanganan mencakup pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan oleh negara karena HGU telah berakhir, tidak diterbitkannya HGU, pencabutan sebagian HGU, hingga pendalaman lebih lanjut terhadap sejumlah perusahaan.

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya akan dicabut, yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Khusus PT MIB, Nusron menyebut pencabutan seluruh HGU dilakukan karena tingkat kebakaran mencapai lebih dari 50 persen, terjadi berulang, serta perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran. Kondisi tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam keputusan pemberian hak atas tanah.

“Kenapa dicabut semua, karena kebakarannya lebih dari 50%. Kemudian kejadian berulang, kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada, yang kemudian melanggar Diktum SK waktu pemberian hak. Jadi waktu pemberian haknya itu ada diktumnya, syaratnya begini begini begini itu syaratnya enggak terpenuhi,” tutur Nusron.

Klaster kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan dipastikan akan diambil alih negara.

Pada klaster ketiga, terdapat perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan bagi perusahaan dalam kelompok ini. Nusron menyebut PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AIR seluas 5.134 hektare.

Selain tidak menerbitkan HGU, pemerintah akan mengevaluasi izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Pertimbangannya antara lain kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta perusahaan yang belum aktif menjalankan kegiatan perkebunan.

Klaster keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare. Nusron menjelaskan pencabutan HGU dilakukan sebagian karena tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut kurang dari 50 persen.

Sementara itu, klaster kelima terdiri dari PT STP dan PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut masih dalam tahap pendalaman melalui inspeksi fisik lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah HGU akan dicabut seluruhnya atau sebagian.

Nusron menegaskan langkah penanganan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengelola konsesi dan memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.