DPR Buka Masa Sidang, Dasco Sebut Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran Belum Dibahas Resmi

DPR RI belum menentukan langkah resmi terkait aspirasi sejumlah organisasi masyarakat dan anggota parlemen lintas fraksi mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk wacana hak angket maupun pemakzulan. Pembahasan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal dan belum masuk dalam agenda resmi DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masa sidang DPR RI baru akan dibuka pada Selasa (10/11/2026). Karena itu, mekanisme pembahasan melalui forum resmi di parlemen belum dapat berjalan.

“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, DPR juga masih menunggu putusan lengkap Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah selanjutnya. Selain itu, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi.

“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujarnya.

Dasco mengakui aspirasi mengenai persoalan Wapres Gibran telah dibicarakan secara informal oleh sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Namun, para anggota parlemen tersebut menginginkan agar aspirasi itu dapat disampaikan melalui mekanisme resmi yang berlaku di DPR.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme mereka akan meminta pembahasan secara resmi,” jelasnya.

Dasco menegaskan, pembukaan masa sidang tidak serta-merta menjadi momentum pengguliran hak angket atau proses pemakzulan. Menurutnya, mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR tetap harus dijalankan sebelum langkah lebih lanjut diambil.

“Ya kan besok itu baru pembukaan pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” pungkasnya.