Prabowo Diduga Disadap Sejak 2025, Kepala BIN Ungkap Hal Ini

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra akhirnya angkat bicara mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Herindra menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran biasa karena dinilai mengarah pada upaya makar.

Pernyataan itu disampaikan Herindra saat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Herindra secara tegas menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan ilegal yang mengarah pada makar.

“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra.

Kedatangan Kepala BIN ke Istana kali ini juga berkaitan dengan agenda pelaporan kepada Presiden. Namun, Herindra tidak merinci lebih jauh mengenai materi yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden,” katanya.

Pernyataan Herindra menambah perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tiga nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Praktik itu diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang semestinya.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Kasus ini menjadi sorotan setelah dugaan penyadapan terhadap Presiden mencuat ke publik.

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang disampaikan Polri, penyidik turut mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan sistem penyadapan.