KOGAMTI Desak Bareskrim Bongkar Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit

Ketua Umum KOGAMTI, Afandi Somar, mendukung langkah Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Afandi menilai, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar dan prosedur hukum merupakan pelanggaran serius.

Terlebih, apabila tindakan tersebut menyasar kepala negara dan hasilnya digunakan untuk mengganggu jalannya pemerintahan maupun menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, perkara tersebut tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak yang diduga menjalankan operasi penyadapan di lapangan.

Aparat penegak hukum harus mengungkap keseluruhan rantai operasi, mulai dari pihak yang memberikan perintah, pelaksana teknis, operator, hingga pengguna akhir atau end user dari informasi hasil penyadapan.

“Jika penyadapan dilakukan secara ilegal, jelas merupakan pelanggaran hukum berat. Apalagi yang menjadi sasaran adalah Presiden Republik Indonesia. Ini bisa mengarah pada dugaan tindakan makar, terlebih jika produk penyadapan tersebut selama ini digunakan untuk mengganggu jalannya pemerintahan dan menciptakan gangguan kamtibmas,” kata Afandi dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Afandi menegaskan, pengusutan kasus ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun operasi intelijen ilegal yang digunakan untuk kepentingan di luar hukum.

Ia meminta Bareskrim Polri bekerja secara profesional dan transparan dengan menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan operasi penyadapan tersebut.

“Kami mendukung penuh Bareskrim Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas. Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang diduga terlibat secara teknis. Harus dibongkar siapa yang memerintahkan, siapa operatornya, siapa yang mengendalikan operasi, sampai siapa end user atau pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan ilegal tersebut,” tegasnya.

Masyarakat Diminta Waspadai Provokasi

Di sisi lain, Afandi mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terpancing oleh berbagai provokasi di tengah perkembangan kasus tersebut.
Ia menilai, situasi politik dan keamanan yang gaduh justru dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kondisi Indonesia.

Menurut Afandi, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam skenario yang justru memperbesar konflik dan ketidakstabilan nasional.

“Kita harus mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kamtibmas dan kondusivitas. Sebab, para pemain justru akan diuntungkan ketika kondisi negara seperti ini terus gaduh. Jangan sampai masyarakat terpecah belah dan menjadi bagian dari kepentingan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.