Ratusan Perusahaan Tambang Bakal Dikerahkan Atasi Karhutla Kalimantan Tengah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan menggandeng sekitar 400 perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pelibatan tersebut diarahkan untuk mendukung pemadaman sekaligus mencegah kebakaran berulang.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pelibatan ratusan perusahaan tambang menjadi bagian dari upaya pemerintah menggerakkan seluruh sektor usaha yang memiliki sumber daya untuk membantu penanganan karhutla.

“Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan, dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut. Jadi setelah ini kami akan rapat detail dengan Indonesia Mining Association, kemudian dengan Forum Kepala Teknik Tambang, terutama di Kalimantan Tengah untuk merumuskan langkah bersama,” kata Hanif dijumpai awak media seusai rapat koordinasi penanganan karhutla Kalimantan Tengah di Jakarta, dikutip Holopis.com, Jumat (6/11).

Pelibatan perusahaan pertambangan ini melanjutkan kolaborasi pemerintah dengan sektor perkebunan dan kehutanan. Sebelumnya, hampir 200 perusahaan dari kedua sektor tersebut telah dilibatkan melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

“Teman-teman dari APHI dan GAPKI sebagai sponsor utama telah menggerakkan lebih dari 88 regu. Jadi 88 regu kali lima orang, sekitar 400-an orang yang sedang bergerak saat ini untuk dua wilayah utama,” paparnya.

Dalam pembagian tugas, GAPKI dan APHI menangani kawasan Taruna Raya seluas 362 hektare dan Sabaru seluas 312 hektare. Sementara itu, perusahaan pertambangan akan diarahkan untuk membantu penanganan kawasan Pulang Pisau, terutama ruas Tanjung Taruna hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang 12 kilometer.

Pemerintah Bangun Sumur Bor untuk Atasi Karhutla

Selain pengerahan personel dan peralatan pemadaman, pemerintah menyiapkan penguatan tata air untuk mengatasi kebakaran di kawasan gambut. Hanif menjelaskan, sebagian wilayah terdampak di Kalimantan Tengah memiliki lapisan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.

“Kalimantan Tengah, kita berhadapan dengan gambut yang lebih dari 3 meter. Sehingga penanganannya tidak bisa kita tumpukan pada kegiatan-kegiatan pemadaman dengan cara-cara konvensional,” ucapnya.

Gambut yang mengalami degradasi tersebut menurut Hanif dapat kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Kondisi ini membuat lahan lebih mudah mengering dan terbakar ketika memasuki periode cuaca panas. Bahkan, sebagian kawasan gambut telah mengalami sifat hidrofobik atau cenderung menolak air sehingga sulit kembali menyerap kelembapan.

“Setiap kali panas sedikit saja, maka sifat airnya sudah tidak berfungsi. Jadi gambut yang ada di Palangka Raya bersifat hidrofobik, jadi dia menolak air,” jelas Hanif.

Menurutnya, penanganan karhutla juga tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman melalui water bombing dan pengerahan tim darat. Pemerintah juga perlu memperkuat kondisi lanskap dengan menyediakan sumber air melalui pembangunan sumur bor, sekat kanal, serta pengaliran air dari sungai menuju lokasi rawan kebakaran.

Hanif mencontohkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan pada kawasan seluas 13.000 hektare. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air untuk menjaga kelembapan lahan dan mengendalikan kebakaran.

“Kalimantan Selatan telah kita lakukan pada areal seluas 13.000 hektare dan hari ini sudah bisa dikendalikan penuh dengan penguatan landscape melalui pembuatan sumur bor maupun pembuatan sekat kanal dan pengaliran air dari sungai masuk ke lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan,” imbuhnya.

Untuk Pulang Pisau, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 1.196 sumur bor. Rinciannya, 420 unit akan dibangun di satu sisi jalan dan 776 unit lainnya di sisi seberang.