Ambisi E50 Prabowo Terbentur Kebutuhan Molase untuk Petani dan Peternak

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ambisi Presiden Prabowo menerapkan bahan bakar campuran etanol 50 persen atau E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin masih menghadapi tantangan dalam penyediaan bahan baku. Pasalnya, molase atau tetes tebu yang berpotensi digunakan untuk memproduksi bioetanol masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan peternakan.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemanfaatan molase untuk produksi bioetanol harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah tidak ingin peningkatan kebutuhan bahan bakar nabati justru mengganggu pasokan bahan baku bagi sektor lainnya.

“Molase itu sebagian besar masih digunakan untuk pertanian. Jadi untuk pertanian, untuk pakan ternak. Kalau itu terganggu akan mengganggu produk-produk pertanian dan peternakan,” kata Hanif saat ditemui awak media di Jakarta, dikutip Holopis.com, Jumat (6/11).

Menurut Hanif, pemerintah masih mengkaji skenario pemenuhan bahan baku untuk mendukung target E50. Pembahasan tersebut turut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Kehutanan.

“Sehingga khusus untuk E50, mungkin kita perlu tingkatkan lagi dengan skenario yang berbeda. Sedang kita dalami dengan teman-teman dari Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, karena menyangkut ruang, ya,” ujarnya.

Prabowo Larang Konversi Hutan Alam untuk E50

Selain persoalan bahan baku, Hanif mengungkapkan bahwa pemerintah juga masih menghitung kebutuhan lahan untuk pengembangan perkebunan tebu. Kementerian Pertanian sebelumnya telah memberikan indikasi lokasi, tetapi luas lahan yang benar-benar dapat digunakan masih harus diverifikasi.

Salah satu opsi yang dikaji pemerintah menurut Hanif adalah pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pengembangan perkebunan tebu baru. Hanif menyebut, Indonesia memiliki potensi lahan terdegradasi sekitar 9,7 juta hektare.

Namun, angka tersebut, lanjutnya, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena pemerintah harus mengeluarkan kawasan hutan dari perhitungan dan mencocokkan data dengan berbagai peta sektoral.

“Jadi jumlahnya hampir 9,7 juta hektare, yang hari ini terus kita analisis, tapi penganalisisannya kan tidak sederhana, kita perlu banyak sumber untuk merumuskan lokasi dengan relatif detail,” jelas Hanif.

Ia menegaskan, pengembangan lahan untuk mendukung program E50 harus mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri meminta agar pengembangan sektor pangan dan energi tidak dilakukan dengan mengonversi hutan alam.

“Bapak Presiden arahannya tegas kemarin, meminta kita semua untuk kemudian tidak menyentuh-nyentuh hutan alam. Jadi perintah beliau tegas, tidak ada hutan alam lagi yang dikonversi, sehingga kita kemudian mengalihkan semua rencana, mereposisi merelokasi areal pada degraded land yang memang telah terjadi di negara kita,” tutur Hanif.

Dari total potensi lahan terdegradasi sekitar 9,7 juta hektare, Hanif memperkirakan luas yang dapat dipertimbangkan setelah dikurangi kawasan hutan masih berada di kisaran enam juta hektare.

Sementara itu, kebutuhan lahan perkebunan tebu hingga 2 juta hektare untuk mendukung pengembangan E50 masih perlu diverifikasi. Hanif menyebut angka tersebut berasal dari desain awal Kementerian Pertanian.